Pembahasan Anggaran di Komisi II Tertunda, JWS Akan Menegur Dua Anggota Fraksi PDI Perjuangan Yang Tak Hadir

Minahasa – Pasca diusulakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa dalam Sidang Paripurna, agenda pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa tahun 2018, tingkat Komisi pun mulai dilakukan. Namun sayang, khusus Komisi II di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa, batal dilakukan hari ini, Kamis (22/11).

Pasalnya, hingga beberapa jam molor dari jadwal yang disepakati, jumlah anggota Komisi II tak kunjung korum, sehingga mengharuskan pembahasa tak mungkin dilakukan, meski dari pihak Eksekutif telah hadir lengkap sesuai jadwal.

Akan hal ini, Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi, selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Minahasa pun langsung menegur Anggota Fraksi PDI Perjuangan yang tergabung dalam Komisi II di DPRD Minahasa ini.

“Saya akan menegur Fraksi PDI Perjuangan yang tidak hadir dalam agenda pembahasan tersebut. Kita sudah komit untuk mengutamakan kepentingan rakyat, jadi harus jelas alasannya bila tidak hadir,” tandas JWS.

Seperti diketahui, jumlah Anggota di Komisi II sebanyak 10 orang. Namun, informasi diperoleh Cybersulutnews.co.id, dari 10 Anggota yang ada, hanya empat Anggota yang hadir yakni, Ketua Komisi II Denny Kalangi, Feibe Sanger dari Fraksi PDI Perjuangan, Ivon Andries dari Fraksi Golkar dan Refly Sondakh dari Fraksi Gerindra. Sedangkan yang tidak hadir yakni, Imanuel Manus dan Vicky Sumalata dari Fraksi Golkar, Recky Laluan dan Juliana Polii dari Fraksi PDI Perjuangan, Jefry Rombot dari Nasdem dan Edwin Lumi dari PKPI.

Sementara, Sekretaris DPRD Minahasa Dr Chrisrian Vicky Tanor MSi, ketika dikonfirmasi mengatakan, ketidak hadiran beberapa Anggota dilatar belakangi beberapa hal, meski ada juga yang belum diketahui alasan ketidak hadirannya.

“Informasi diperoleh, Vicky Sumalata tidak hadir karena saat ini sedang mempersiapkan pernikahannya. Bapak Lexy Laloan habis operasi, ibu Juliana masih dalam perawatan sehabis sakit, sedangkan sisanya juga berhalangan,” terang Tanor.

“Ketertundaan ini tentu sangat disayangkan karena ini merupakan pembahasan APBD terakhir pemerintahan JWS-Ivansa. Padahal kan yang kami dengar gaji dan tunjangan Anggota DPRD Minahasa mengalami kenaikan cukup signifikan sesuai PP nomor 18 tahun 2017, jangan sampai Anggota Dewan hanya makan gaji buta dan kenaikan gaji serta tunjangan tidak menambah kinerja malah mengabaikan kepentingan rakyat. Kami berharap ketertundaan ini ada alasan yang tepat dan bukan karena kepentingan-kepentingan tertentu,” ujar salah seorang warga Tondano yang enggan namanya dipublikasikan.(fernando lumanauw)

Leave a Reply