Jakarta – Sebagai negara maritim, Indonesia berkomitmen mewujudkan
pengelolaan sektor perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Termasuk di dalamnya, peningkatan kesejahteraan nelayan sekaligus pendapatan negara dalam sektor kelautan dan perikanan.
Guna mengoptimalkan subsektor perikanan tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
meminta masyarakat pun dapat berkontribusi serta mendukung program-program dan terobosan
dalam bidang tersebut.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini Hanafi mengatakan, pihaknya selalu
berusaha mendorong kesejehateraan nelayan sebagai pelaku utama di subsektor ini.
Upaya peningkatan kesejahteraan tersebut di antaranya melalui program asuransi nelayan, kelembagaan agar nelayan punya akses serta daya tawar lebih kuat, berbagai fasilitas pendanaan, juga pelatihan diversifikasi usaha. Ia menegaskan, bahwa setiap bantuan yang diberikan tersebut berdasarkan konsep bottom up (dari bawah ke atas) sehingga lebih tepat sasaran.
“Sumber pendanaan untuk dukungan tersebut dapat berasal dari pendanaan gotong royong serta
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ‘dikembalikan’ kepada nelayan. Jadi nelayan yang
besar dapat berbagi, membantu, memberikan subsidi bagi nelayan-nelayan kecil,” jelas Zaini dalam Dialog Produktif Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) – KPCPEN, Kamis (30/9/2021).
Untuk mengubah pola pikir nelayan dalam hal pengelolaan keuangan, katanya, KKP juga mencoba
membiasakan nelayan menabung.
“Melalui program Kartu Kusuka (Kartu Pelaku Usaha Kelautan
dan Perikanan) yang juga berfungsi sebagai kartu ATM,” tutur Zaini seraya menambahkan jika
penghasilan nelayan sebetulnya tidak kecil, namun terkendala pengelolaan keuangannya.
Zaini tidak memungkiri, bahwa perikanan Indonesia kaya namun belum dioptimalkan. Dalam
memanfaatkan kekayaan alam ini, ujarnya, penangkapan ikan harus dilakukan secara terukur
dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
“Jadi keseimbangan faktor ekologi dan ekonomi harus tetap terjaga” tegasnya.
Terkait regenerasi nelayan, Zaini menjelaskan adanya program Bangga Menjadi Nelayan untuk
meyakinkan para generasi muda bahwa profesi nelayan dapat berpenghasilan besar dan bergengsi.
Kesejahteraan nelayan juga menjadi fokus utama kegiatan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
(HNSI). Hal ini ditegaskan oleh Ketua Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya DPP HSNI Toga
Mahaji pada waktu yang sama.
Sebagai perpanjangan tangan para nelayan, Toga mengharapkan pemerintah dan pihak-pihak
terkait dapat mendengarkan masukan dan kebutuhan nelayan terutama para nelayan prasejahtera,
serta mempertimbangkan kondisi setempat. Tujuannya, supaya program dan bantuan
kesejahteraan nelayan yang diberikan dapat tepat sasaran.
Toga juga menekankan pentingnya upaya pemberdayaan nelayan pada masa paceklik, mengingat
nelayan hanya melaut 8 bulan dalam setahun.
“4 bulan lainnya diberdayakan misalnya melalui budidaya udang skala rumahan, sehingga mereka
punya sumber pendapatan lain,” ujarnya.
Terkait perbedaan sebelum dan setelah masa mandemi, Pengamat Kelautan dan Direktur Eksekutif
Pusat Kajian Maritim, Abdul Halim menjelaskan bahwa pandemi berpengaruh terhadap harga jual
ikan, distribusi hasil tangkapan, serta menurunkan frekuensi nelayan turun ke laut.
“Mengingat COVID-19 tidak akan hilang dalam waktu cepat, kelompok nelayan perlu didampingi
melakukan adaptasi dan inovasi pengelolaan sumber daya,” tegas Abdul Halim.
Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memfasilitasi pembangunan ekonomi wanita nelayan, melalui pelatihan digital di koperasi nelayan. Dengan demikian, mereka memiliki keterampilan untuk memasarkan
produknya melalui sistem daring.
Selain itu, pihaknya juga melakukan upaya perlingungan dan edukasi kesehatan, seperti sosialiasi
protokol kesehatan hingga ke kampung-kampung nelayan yang sulit dijangkau oleh pemerintah.
Menurutnya, Indonesia telah melakukan banyak kemajuan terkait pengelolaan sumber daya ikan
secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, sehingga dapat terus ditingkatkan.
“Sedangkan untuk menciptakan regenerasi nelayan, agar pemuda bangga menjadi nelayan perlu
diciptakan sistem kerja yang menarik, jelas insentif apa yang bisa mereka peroleh, serta kepastian
hukumnya,” tutup Abdul Halim.
Comment