Manado – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara kemungkinan besar gagal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Meski pemerintahan di bawah Kendali Gubernur SH Sarundajang (SHS) dan Wakil Gubernur Djouhari Kansil (DK) ini telah berupaya semaksimal mungkin dalam membenahi temuan-temuan BPK dalam pengelolaan keuangan dan aset tahun 2012, namun tidak cukup menaikan opini BPK dari WDP ke WTP.
Aset daerah ditengarai masih menjadi pengganjal Pemprov Sulut dalam meraih opini WTP dari BPK.
“Banyak aset-aset yang sudah dihibahkan tetapi tidak disertai mekanisme penghapusan. Aset-aset ’bermasalah’ ini merupakan warisan pemerintah lampau dan terakumulasi dan hingga saat ini masih belum terselesaikan seratus persen oleh pemprov Sulut sehingga manjadi temuan BPK,” terang Kepala Biro Umum Setdaprov Sulut, Rudij Roring saat diwawancarai wartawan kans pemprov Sulut meraih opini WTP tahun ini.
Selain Roring, sejumlah pejabat Pemprov Sulut juga tampak pesimis pemprov Sulut bisa meraih opini WTP. “Dengan kondisi saat ini memang sulit meraih opini WTP,,” ujar Kabag TUP, Jemmy Ringkuangan kepada sejumlah wartawan.
Adapun capaian yang terbilang baik diraih 6 daerah kabupaten/kota di Sulut,menyusul hasil peningkatan opini dari BPK RI terhadap pemeriksaan keuanganan tahun 2012.
Enam daerah meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu Manado sebelumnya Tidak Wajar, Tomohon sebelumnya Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Bolmong Selatan sebelumnya TMP, Bolmong Timur sebelumnya TMP, Minahasa Utara sebelumnya TMP dan Sitaro yang mempertahankan opini WDP sejak 2011.
Sementara catatan positif disematkan ke Bitung yang masih sukses dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selang 2 tahun terakhir.
Namun miris bagi Kabupaten Talaud dan Minahasa karena tahun 2012 meraih opini Tidak Wajar (TW).
Kepala Perwakilan BPK RI di Sulut Benny Rustandi mengemukakan, kendati WDP pemerintah daerah jangan bersenang dulu.
“WDP bukan berarti keuangan daerah tanpa masalah, namun saya mengapresiasi banyak kepala daerah di Sulut yang berusaha melakukan perubahan terhadap manajemen keuangan daerahnya,” ujarnya.
Comment