Pemkab Minahasa di Briefing BPK-RI Soal LKPD 2019, ROR Larang Pejabat Keluar Daerah

Minahasa – Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, mendapat briefing dari Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Repoblik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (11/02) pagi, bertempat di ruang sidang Kantor Bupati, Tondano.

Briefing ini atas Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Minahasa atau entry meeting pemeriksaan atas LKPD Minahasa tahun anggaran 2019.

Wakil PenanggungvJawab Tim BPK-RI Perwakilan Sulut, Nurendro Adikusumo, kepada seluruh Kepala OPD yang hadir mengatakan, pemeriksaan interim ini dilakukan pihaknya berdasarkan hukum pemeriksaan Undang-undang (UU) nomor 15 tahun 2004 dan UU nomor 15 tahun 2006.

“Tujuan pemeriksaan interim atas LKPD yakni, pemantauan tindak lanjut, penilaian efektifitas SPI, penilaian kepatuhan atas peraturan UU, pengujian substantif terbatas pada transaksi atau saldo akun-akun tertentu. Dimana jangka waktu pemeriksaan akan dilaksanakan mulai 11 Februari hingga 11 Maret mendatang,” ujarnya.

Sementara, Bupati Minahasa Ir Royke Octavian Roring MSi dalam sambutannya meminta kepada seluruh Kepala OPD agar tidak ada yang keluar daerah selama pemeriksaan dari BPK-RI, agar pemeriksaan bisa berjalan lancar.

“Saya minta seluruh jajaran agar pro aktif. Tidak ada yang keluar daerah selama periksaan ini berlangsung, kecuali ada ada izin khusus dari Bupati. Siapkan semua dokumen yang diperlukan untuk memperlancar pemeriksaan,” tandasnya.

Bupati ROR juga mengingatkan soal sanksi yang akan dikenakan kepada jajaran, bila memperlambat atau mangkir dari Tim Pemeriksa, dengan alasan apapun. “Saya menyambut kehadiran Tim Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Sulut yang untuk melakukan pemeriksaan di Minahasa,” pungkasnya.(fernando lumanauw)

Leave a Reply