Pemkab Minahasa Usulkan Renovasi 803 RTLH Ke KPR

Kepala Dinas PU Minahasa, Ir Jhon Kussoy MT

Kepala Dinas PU Minahasa, Ir Jhon Kussoy MT

Minahasa – Sebanyak 803 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Minahasa, diusulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Minahasa, ke Kementiran Perumahan Rakyat (KPR), untuk mendapat bantuan renovasi.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas PU Minahasa, Ir Jhon Kussoy MT, melalui Kepala Bidang Perumahan dan Penanganan Kemiskinan Dinas PU Minahasa, Teddy Lumintang ST, kepada CSN, Kamis (04/09).

Menurutnya, ke-803 RTLH tersebut telah diusulkan pihaknya sejak Mei 2014 silam, sebagai bulan pengusulan, untuk dapat diakomodir pada APBN tahun 2015 mendatang. Sebelumnya, Dinas PU Minahasa pernah mengusulkan di tahun 2013 untuk diakomodir di tahun 2014 namun terlambat karena melewati bulan Mei.

“Hasil pertemuan dengan pihak KPR meminta minimal 20 rumah tiap Desa, namun usulan dari masyarakat yang masuk ke kami sebelum diusulkan ke pusat hanya 15 Desa dan 6 Kelurahan yang mengusulkan diatas 20 rumah sementara yang lainnya tidak capau, jadi 21 Desa dan Kelurahan inilah yang terakomodir dalam usulan,” terang Lumintang.

Lanjut dikatakan Lumintang, usai diusulkan, konsultan dari KPR akan datang melakukan survei pada rumah-rumah yang diusulkan tersebut. Bila usulan diterima dan diakomodir, tiap rumah akan kebagian anggaran Rp 7,5 juta.

“Akan ada tim dari KPR yang akan turun meninjau, tapi mengenai kepastian waktunya kapan, itu belum pasti, namun yang pasti semua usulan dari masyarakat Minahasa ini telah kami usulkan dan berupaya agar bisa diakomodir dalam APBN 2015 mendatang,” ujarnya.

Sementara, bantuan stimulan perumahan swadaya ini, merupakan program untuk peningkatan kualitas perumahan tidak layak huni dari KPR kepada masyarakat miskin, dengan kategori kerusakan ringan, sedang dan berat. Sedangkan yang masuk dalam komponen kelayakan untuk direnovasi yakni atap, lantai dan dinding.

Adapun kelengkapan berkas yang diperlukan untuk pengusulan masyarakat seperti diantaranya, rekomendasi dari pemerintah Desa dan Kelurahan setempat, foto bangunan rumah yang diusulkan, berpenghasilan dibawah Rp 750 per bulan dan merupakan rumah tinggal yang menjadi hak milik pribadi.

“Tentunya diharapkan apa yang telah diusulkan dapat dilaksanakan. Karena Minahasa termasuk salah satu Kabupaten yang belum pernah menerima dana bantuan tersebut,” kunci Lumintang.(fernando lumanauw)

Leave a Reply