Pemkab Minsel Minta SKPD Maksimal Layani Masyarakat

Minsel – Ombudsman Sulawesi Utara (Sulut) memberikan rapor merah kepada 14 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) terkait pelayanan publik. Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Minsel Danny Rindengan berharap agar 14 SKPD ini memaksimalkan lagi kinerjanya agar tidak mendapatkan penilaian seperti ini.

“Beberapa waktu lalu sebelum ada penilaian dari Ombudsman Sulut saya sudah mewanti-wanti hal ini kepada seluruh pimpinan SKPD. Saya sampaikan bahwa pelayanan kepada masyarakat umum harus menjadi pilar utama pelayanan,” katanya Jumat (18/7).

Dikatakan Rindengan SKPD harus menaruh baliho atau papan yang memuat daftar informasi kepada warga bila mengurus sesuatu. “Kalau ada baliho ini maka waarga yang datang ke kantor SKPD tak akan banyak bertanya lagi kepada staf, karena informasi sudah ada di papan,” ucapnya.

Pelayanan bentuk seperti inilah yang mungkin menjadi penilaian dari Ombudsman sehingga menkategorikan rapor merah, rapor kuning dan rapor hijau. “Setiap SKPD juga harus menaruh kotak saran dan aduan. Ini hanya beberapa contoh saja pelayanan kepada publik agar lebih baik,” katanya. Hal inilah juga yang menjadi petunjuk dari Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu kepada setiap SKPD. “Pada setiap rapat SKPD dan Muspida Ibu Bupati mau agar pelayanan kepada warga lebih maksimal,” katanya.

Ia pun mengapresiasi kinerja dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) yang sudah berhasil mendapatkan rapor kuning dan masuk dalam katgeori cukup baik. Ia menambahkan SKPD lain harus berkaca dari KPPTSP. “Namun bukan juga berarti bahwa 14 SKPD yang dapat rapor merah itu pelayanannya buruk. Mereka hanya perlu lagi memaksimalkan kinerjanya,” katanya.
Saat ditanya wartawan apakah lantaran penilaian dari Ombudsman Sulut ini akan dilakukan rolling terhadap pimpinan SKPD, sesaat Rinddengan hanya tersenyum. “Nanti kita lihat saja,” katanya. (tmc/eve)

Leave a Reply