Pemprov Sulut Kembali Raih WTP, 5 Kali Berturut dan Hattrick OD-SK

Hebat, Pemprov Sulut Cetak Quintrick WTP dari BPK RI

Penyerahan dokumen LHP oleh Ketua 6 BPK RI, Harry Ashar Aziz, kepada Gubernur Olly Dondokambey pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Senin (27/5/2019

Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD tahun 2018.

Pembacaan dan penyerahan dokumen LHP oleh Ketua 6 BPK RI, Harry Ashar Aziz, kepada Ketua DPRD Andrei Angouw dan Gubernur Olly Dondokambey pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Senin (27/5/2019) pagi.

Opini WTP kali ini merupakan ketiga kali berturut-turut atau hattrick yang diraih pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw, serta lima kali berturut-turut sejak 2014.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengharapkan masing-masing pemerintah daerah menerapkan laporan keuangan berbasis akrual.

Ketua VI BPK RI, Harry Ashar mengapresiasi apa yang telah dan akan dilakukan oleh Pemprov Sulut yang telah sesuai action plan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey.

Gubernur Olly menyampaikan terima kasih kepada BPK RI atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Sulut

“Kami akan mendorong terus Pemprov Sulut untuk melakukan pembenahan secara sistemik dan konsisten,” kata Harry.

Harry menegaskan pihaknya memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Sulut 2018.

Kata Harry, ada tiga poin penting yang perlu diperbaiki dari Pemprov Sulut yaitu penghitungan tarif pajak kendaraan bermotor, mekanisme pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan pembuatan laporan keuangan yang masih lambat.

“Kiranya hasil pemeriksaan BPK ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Legislator Sulut sesuai dengan fungsi dewan,” tandas Harry.

“Saya imbau pak Gubernur agar rekomendasi BPK ini bisa segera dilaksanakan dalam jangka waktu 60 hari ke depan. Bila tidak, dapat berimplikasi ke ranah hukum,” ujarnya.

Gubernur Olly juga berjanji segera menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan LKPD Pemprov Sulut

Ia juga memerintahkan Kepala BPK di Provinsi Sulut untuk bisa mendampingi Pemprov bila diperlukan dalam melaksanakan perbaikan.

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey mengatakan dari pemeriksaan ini dapat meningkatkan transparansi manajemen keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah.

“Jangan puas dengan opini yang diberikan tetapi terus terpacu membenahi manajemen keuangan yang ada karena ini juga bentuk pertanggungjawaban terhdap rakyat,” kata Olly.

Untuk SKPD, Olly berpesan agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK.

“Saya memohon maaf kepada BPK jika selama proses audit ada SKPD yang lambat merespon apa yang sdh diminta auditor BPK. Sekiranya BPK juga tidak segan memberitahu kepada kami bila ada yang seperti itu. Supaya kami mengevaluasi kinerja SKPD terkait. (Advetorial)

Leave a Reply