Pengacara Terdakwa Korupsi KSOP Bitung “Serang” Dakwaan JPU

Manado, cybersulutnews – Sidang kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) dengan Terdakwa EAS alias Erwan, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Bitung, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Manado, Senin (15/10/18).

Agenda persidangan kali ini yaitu eksepsi dari (PH) terdakwa Nico Walone dan Marhendra Sangian, mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menurut PH mengandung cacat formal dan kekeliruan beracara (error in procedure).

“Menurut pasal 143 ayat 2 huruf b Kuhap, dakwaan harus memuat uraian secara cermat dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan,” jelas Pengacara.

Lanjutnya, JPU harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didkawakan, sekaligus memadukan dengan uraian fakta yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan.

“Bahwa surat dakwaan tidak memenuhi syarat material karena tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan, berarti surat dakwaan itu kabur atau obscuur libel,” ungkap Marhendra.

Melihat hal tersebut pihak terdakwa, memohon agara menerima kespesi atau keberatan dari terdakwa. Selain itu dakwaan milik terdakwa tak dapat diterima. “Menyatakan membebaskan dan melepaskan terdakwa dari segara dakwaan hukum. Serta memerintahkan terdakwa segara dikeluarkan dalam dakwaan,” pungkas Marhendra.

Setelah eksepsi tersebut, Majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan. Dengan agenda tanggapan JPU atas eksepsi dari terdakwa.

Diketahui, terdakwa memegang jabatan Pengawas Tertib Bandar dan Tertib Berlayar pada Seksi Keselamatan Berlayar, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Bitung diduga melakukan aksi Pungutan Liar (Pungli) dalam proses pengurusan dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Dalam setiap penerbitan dan penandatanganan SPB telah menerima hadiah berupa uang tunai dari para pemohon, pengurus dan agen kapal, dengan cara meminta dan memaksa kepada para pemohon, pengurus dan agen kapal sebagai syarat untuk tanda tangan dan diterbtkan SPB.

Saat para pemohon, pengurus dan agen kapal menyerahkan uang tunai, besar nominalnya telah ditentukan sendiri oleh terdakwa. Alhasil, selama rentan waktu November 2017 hingga Mei 2018, terdakwa pun berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp100 juta lebih dan 720 dolar Amerika. Dan uang tersebut, telah ditemukan Unit Tipikor Polres Bitung, Senin (7/5) lalu, saat merespon laporan masyarakat atas dugaan Pungli yang dilakukan terdakwa dalam pengurusan SPB.

Terdakwa sendiri dijerat pidana JPU dengan menggunakan Pasal 12 huruf b dan huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999. (Marend)

Leave a Reply