Pengendalian Internal Kunci Reformasi Birokrasi Pemprov Sulut

Manado – Pelaksanaan reformasi birokrasi harus sepenuhnya ditunjang integritas tinggi dari setiap aparatur. Hal ini disampaikan Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang  (SHS) pada acara seminar bertajuk, ‘Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai Pondasi dalam Mewujudkan good governance dan clean goverment, di Hotel Arya Duta Manado, Kamis (23/5).

Dikatakan gubernur, tujuan sebenarnya dari reformasi birokrasi adalah untuk membentuk perilaku aparatur negara agar memiliki integritas tinggi.

“Reformasi birokrasi memerlukan peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, serta pengawasan untuk mengedepankan prinsip kepemerintahan yang baik dan bersih, setiap sistem perlu dievaluasi guna mengoptimalkan kinerja setiap aparatur,” terangnya.

Menurut dia, keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi tidak lepas dari penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, peningkatan peran aparat pengawas intern pemerintas sebagai quality inssurance dan consulting pemerintah daerah.

Secara implementatif, Pemprov Sulut terus melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan dan aset serta terus bertekad meningkatkan pemahaman pencegahan tindak pidana korupsi, peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dimana implementasinya melalui sinergitas aktif antara pihak Kepolisian, Kejaksaan , perwakilan BPKP dan BPK di Sulut.

“Kunci keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mewujudkan good governance dan clean government terletak pada komitmen mengubah, mesin perubahan, muatan perubahan, serta keunggulan proses untuk mengubah,” kata gubernur.

Adapun, hadir dalam acara ini kepala perwakilan BPKP Sulut Drs Adil Hamongan Pangihutan, anggota Forkopimda Sulut, Kepala Perwakilan BPK RI Sulut Beni Ruslandi, Sekda Kabupaten/Kota se-Sulut, serta pejabat lingkup Pemprov Sulut. 

Leave a Reply