Pimpin Rapat EPRA, Wabup Legi: Kepala SKPD Harus Bekerja Cepat dan Efektif Dalam Serapan Anggaran

Mitra – Wakil Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) Drs Jocke J O Legi, menegaskan kepada seluruh Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mitra, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), harus bekerja cepat dan efektif dalam serapan anggaran di SKPD masing-masing.

Hal ini ditegaskan Wabup kala dirinya memimpin rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) Kabupaten Mitra, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Mitra Drs Robby Ngongoloy ME MSi, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekdakab Minahasa Drs Gotlieb Mamahit, Asisten III Bidang Administrasi Umum Drs Pieter Owu, Kepala Badan Keuangan Daerah Mitra Mecky R T Tumimomor SE MSi dan Inspektur Kabupaten Mitra Robert Rogahang, Kamis (18/10) pagi, bertempat di ruang sidang Kantor Bupati, Ratahan.

“Kepala SKPD sebagai KPA harus bekerja cepat dan efektif dalam serapan anggaran. Kepala SKPD harus dapat memahami dan menundaklanjuti percepatan realisasi anggaran. Apabila belum sesuai target, perlu keseriusan dan fokus dalam penanganan serapan anggaran ini sesuai target yang ditetapkan,” tandasnya.

Lanjut dikatakannya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2018, sudah akan berjalan. Untuk itu, dirinya mengingatkan kepada Kepala SKPD agar dalam pengelolaan anggaran, harus lebih teliti, cepat dan tepat dalam merealisasikan anggaran tersebut, sehingga diakhir tahun bisa selesai terserap.

“Jadi, rapat ini menjadi momentum yang strategis bagi Pemkab Mitra, bagaimana langkah-langkah yang kita ambil dalam pengendalian percepatan penyerapan belanja daerah dan percepatan pengadaan barang dan jasa di Pemkab Mitra, sehingga rapat ini memang kewajiban untuk dilaksanakan secara rutin,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Bagian Pembangunan Setdakab Mitra Dr Grace Oroh dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini dalam rangka monitoring dan mengevaluasi realisasi anggaran dan realisasi fisik kegiatan proyek pemerintah.

“Tujuannya untuk mensinkronkan rencana penyerapan anggaran atau target dengan realisasi penyerapan anggaran, di masing masing SKPD, serta mempercepat realisasi pengadaan barang dan jasa agar berjalan sesuai target,” terang Oroh.(fernando lumanauw)

Leave a Reply