Pj Bupati Mewoh Serahkan LKPD Minahasa 2017 Ke BPK-RI

Minahasa – Penjabat Bupati Minahasa Drs Royke Herkules Mewoh DEA didampingi Sekretaris Daerah Minahasa Jeffry Robby Korengkeng SH MSi, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017, kepada Badan Pemeriksa Keuangan Repoblik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), Senin (02/04) pagi, di Kantor BPK-RI Perwakilan Sulut, Manado.

Penyerahan LKPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa oleh Pj Bupati Mewoh ini, dilakukan secara bersamaan dengan seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Sulut, bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, dimana dalam kesempatan ini pula, dilakukan juga penandatanganan berita acara serah terima dan penyerahan buku LKPD kepada Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Tangga Muliaman Purba.

Dalam sambutannya, Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Tangga Muliaman Purba menyampaikan bahwa, penyerahan LKPD tepat waktu, tentunya sesuai ketentuan Pasal 56 ayat 3 UU nomor 1 tahun 2004.

“Perbendaharaan Negara yang menyebutkan Laporan keuangan disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey berharap, lewat penyerahan LKPD ini, seluruh Kepala Daerah yang wilayahnya belum memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa segera maraihnya.

“Seluruh Kabupaten/ Kota dapat menjalankan tugas dengan baik. Dan Kepala BPK RI agar dapat menegur jika ada yang salah. Hal ini agar dapat diperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada,” ujarnya.

Terpisah, Pj Bupati Mewoh kepada wartawan ketika diwawancarai mengatakan, apa yang dilakukan ini telah sesuai yang diamanatkan Undang-undang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurutnya, LKPD yang disampaikan itu diantaranya, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

“LKPD yang dimasukan tentunya setelah direview Inspektorat, karena amanat peraturan perundang-undangan memang demikian. Ada beberapa item yang kami laporkan dalam LKPD itu. Juga disertai surat pernyataan Kepala Daerah dan juga lampiran LKPD tersebut,” kata Mewoh sembari menambahkan bila Pemkab Minahasa akan terus berkomitmen dan berupaya memperbaiki bila ada kekurangan.

“Hal ini dimaksudkan agar dapat menghasilkan LKPD lebih baik. Harapan kami, BPK-RI Perwakilan Sulut dapat memberikan bimbingan, arahan serta masukan terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, baik sumber daya manusianya, sistem laporannya maupun pengelolaan keuangan, sehingga ke depan semakin baik lagi,” pungkasnya.

Turut hadir dalam acara ini, Assisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Dr Denny Mangala SH MSi, Kepala Badan Keuangan dan Barang Milik Daerah Minahasa Dra Ria Suwarno SE MSi, Kepala Ispektorat Minahasa Frits Muntu SSos dan Kabag Humas dan Protokol Setdakab Minahasa Moudy L Pangerapan MAP dan staf.(fernando lumanauw)

Leave a Reply