Polda Sulut Pastikan Bulan Ini Tersangka Korupsi Mami Bolmut Ditahan

Manado – Pengusutan kasus dugaan korupsi makan minum alias Mami fiktif di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Pemkab Bolmut), tahun anggaran 2012 segera memasuki tahap akhir. Sejumlah tersangka yang menyebabkan negara merugi miliaran rupiah segerah ditahan.

Hal itu ditegaskan Kapolda Sulut, Brigjen Pol Wilmar Marpaung melalui juru bicaranya AKBP Wilson Damanik, Rabu (21/10/2015) siang, kepada sejumlah wartawan.

“Kita akan segera tetapkan tersangka kasus dugaan korupsi itu mengingat, audit dari BPKP telah kami terima. Dalam waktu dekat kita tahan tersangkanya,” terang AKBP Wilson Damanik.

Ia pun memastikan jika penahanan terhadap para pelaku akan dilakukan pada bulan Oktober ini. “Tidak lewat bulan ini tersangkanya kita tahan. Karena kita sudah menerima jumlah kerugian negara dari pihak BPKP. Saat ini kita tinggal lakukan gelar perkara, lalu melakukan penahanan,” lanjutnya.

Seperti dalam pemberitaan Cybersulutnews.co.id sebelumnya, progres penyidik Polda dalam mengusut kasus ini terus dilakukan. Bahkan beberapa Bulan yang lalu, mereka bertandang ke wilayah Totabuan guna melakukan penggeledahan serta penyitaan terhadap dokumen negara yang tersimpan dalam rumah pribadi Bendahara Pembantu Pemkab Bolmut berinisial I alias Iam.

Sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi dana APBD 2012-2013, di antaranya, dokumen Makan dan Minum (Mami) di Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Bolmut tahun 2012, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tahun 2013, sudah disita sebagai barang bukti.

“Sangat disayangkan dokumen negara ternyata disimpan di rumah. Semua dokumen itu harusnya dikembalikan dan disimpan di kantor,” keluh Kasubdit Tipikor Gani Siahaan, Jumat (17/04/2015) lalu.

Diketahui, pengusutan kasus Bolmut ini sudah dilakukan sejak 2013, tepatnya bulan Oktober. Dalam proses penyelidikan yang panjang, penyidik Tipikor telah memanggil Hamdan, Sekretariat Daerah (Setda) Recky Posumah, serta sejumlah PNS Bolmut untuk memberikan keterangan di ruang Tipikor Polda.

Begitu mendapati kuat adanya penyimpangan, proses penanganan pun kemudian dinaikkan ke tahap sidik. Dan saat ini, masih berproses untuk selanjutnya dibawa ke ranah pengadilan.

Pergerakan pengusutan kasus, diawali dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulut, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2012 Pemkab Bolmut. Atas kejanggalan tersebut, pihak BPK akhirnya memberikan penilaian opini Disclaimer.(jenglen manolong)

Leave a Reply