Praseno : WTP Bukan Hal yang Luar Biasa

Manado – Pemerintah provinsi Sulawesi Utara berbangga karena berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2012. Namun pemprov Sulut tidak boleh berpuas diri karena opini WTP bukanlah hal yang luar biasa.

Hal ini dikatakan Kepala Badan Pengelola Keuangan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Sulut, Praseno Hadi. Menurut Praseno, WTP adalah standar minimal pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Jika suatu pemerintah daerah tidak mendapat opini WTP, berarti pemerintah daerah tersebut gagal dalam mengelola keuangannya.

“Bagi saya WTP biasa saja karena merupakan kewajiban. Justru jika tidak WTP berarti kinerja saya sebagai Kepala BPKBMD gagal,” ujarnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (3/7) sore.

Menurut pentolan BPKP ini, opini WTP bukanlah tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintah daerah. Tujuan utama penyelengggaraan pemerintah daerah adalah menyejahterakan rakyat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Tupoksi kita (pemerintah) adalah memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Dengan penyelenggaraan pemerintahan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan yang telah mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku dan didukung dengan komitmen penyelenggara pemerintahan, maka opini WTP akan diperoleh dengan sendirinya,” beber dia.

Namun demikian, Praseno menyatakan apresiasi layak diberikan kepada Gubernur SH Sarundajang atas raihan WTP. Pasalnya, karena komitmen beliau untuk melaksanakan pemerintahan yang baik dan benar (clean and good governance) sehingga WTP bisa diraih.

Leave a Reply