Raih WTP ke-3, Pemprov Komitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih

Pemerintah provinsi Sulut di bawah kendali Gubernur SH Sarundajang, Wagub Djouhari Kansil dan Sekprov SR Mokodongan tetap komitmen dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).

Komitmen yang dibarengi kerja nyata ditunjukkan jajaran Pemprov Sulut berbuah apresiasi. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulut tahun 2012, mendapatkan predikat Unqualified Opinion (Wajar Tanpa Pengecualian/WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

WTP adalah predikat tertinggi akuntasi atas pendapat sejumlah tim auditor resmi keuangan pemerintah (BPK dan BPKP) atas satu entitas pengelola keuangan daerah dalam hal ini anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Oleh Gubernur SH Sarundajang, WTP bukanlah tujuan akhir suatu pemerintahan. “WTP hanya merupakan bentuk apresiasi atas kinerja kita. Oleh karena itu kita jangan puas dengan prestasi ini,” kata Gubernur dua pilihan rakyat dua periode ini.

Lanjut dia, raihan WTP ini merupakan bagian kerja kolektif eksekutif. Diakuinya, tidak berarti pemprov sudah sempurna, masih ada yang perlu dibenahi.

“WTP ini harus dijadikan pelecut semangat seluruh jajaran pemerintah provinsi Sulut untuk menciptakan pemerintahan yang bersih serta pelayanan prima kepada masyarakat,” ujar birokrat handal penyandang gelar Doktor jebolan Universitas Gadja Madah ini.

Sekretaris Provinsi, SR Mokodongan mengatakan, predikat WTP sudah diraih Pemprov Sulut untuk LHP-LKPD dari BPK tiga tahun, 2009, 2010 dan terakhir 2012. “Ini bukti, bahwa tata kelola pemerintahan (pemprov dan DPRD) sudah on track, dan kita sisa pertahankan,” ungkapnya.

Adapun, Wakil Gubernur Djouhari Kansil sudah menginstruksikan inspektorat, dan instansi terkait untuk menempuh langkah strategis untuk mempertahankan predikat ini untuk periode audit 2013.”Tiap triwulan kita akan evaluasi terus,” ujarnya.

Untuk menerima opini dari auditor pemerintah ini, pemprov Sulut harus bersih dalam tiga poin; laporan keuangan, sistem pengendalian interen, dan kepatuhan peraturan perundang-undangan.

Leave a Reply