Rp 325 Juta Disimpan, Sisa Uang Korupsi Pemecah Ombak Minut Dikejar

Tersangka Korupsi Pemecah Ombak Saat Mengembalikan Keuangan Negara Kepada Penyidik Kejati

Manado, Cybersulutnews- Itikad baik tersangka korupsi proyek pemecah ombak Desa Likupang, muncul. Rasa penyesalan dua dari tiga tersangka, RT alias Rosa mantan Kepala BPBD selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) dan RM alias Robby selaku Direktur PT Manguni Makasiouw Minahasa (MMM) pelaksana pekerjaan, dituangkan lewat pengembalian keuangan Negara sebesar Rp325.000.000 kepada Korps Adhiyaksa Sulawesi Utara (Sulut).

Pintu permintaan hukuman ringan ikut terselip, seiring dengan proses hukum yang tetap akan berproses lanjut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut Yoni E Mallaka SH, saat diwawancarai awak media menjelaskan
bahwa tersangka Rosa mengembalikan Rp100.000.000, sedangkan tersangka Robby sebesar Rp. 225.000.000.

“Itu merupakan jumlah fee yang diterima atau pengembalian kekurangan fisik pekerjaan,” terang Mallaka, Senin (29/01) kemarin.

Lebih lanjut dijelaskanya, jika penghitungan kerugian Negara ini, telah dilakukan sesuai penghitungan ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 8,8 Miliar.

Terpisah Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Lukman Efendi ketika ditanya soal jumlah pengembalian keuangan Negara, apakah sudah sesuai dengan yang dinikmati kedua terdakwa. Lukman pun enggan memberikan jawaban. Namun Mantan Kasipdsus Kejari Kotamobagu ini pun menjawab jika semua kerugian Negara akan terungkap di persidangan.

“Kita lihat saja dipersidangan nanti. Kita bisa tau semuanya. Tunggu saja berkas perkaranya sebentar lagi akan dilimpahkan ke Pengadilan,”tandasnya.

Sekadar diketahui, penyidik Kejati Sulut juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan dan Alexander Panambunan sebagai saksi. Keduanya juga dari informasi yang berhasil diterima, diduga telah menikmati bersama uang korupsi ini, hingga penyidik Kejati melakukan pemeriksaan beberapa waktu yang lalu

Dalam perkara ini para tersangka menyebabkan Negara dirugikan sebesar Rp8,8 M dari pagu anggara Rp 15 M sesuai hasil perhitungan kerugian Negara dari BPKP Perwakilan Sulut.

Para tersangka diduga telah menyalahgunakan wewenang dan melawan hukum dalam pekerjaan Proyek Pemecah Ombak di Desa Likupang pada BPBD Minut 2016.

Alhasil pada ketiga tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Marend)

Leave a Reply