Rusak Tatanan Bermasyarakat dan Bernegara, Kandouw : Jangan Tolerir Politik Identitas

Manado – Calon Wakil Gubernur Petahana Steven Kandouw mengingatkan wartawan agar tidak mentolerir adanya isu berbau sentimen identitas yang dimainkan oleh kubu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lain.

Kandouw mengakui, ada calon yang sengaja merepetisi konsep yang dinamakan politik identitas ini, untuk meraih simpati publik dalam pertarungan politik di Sulawesi Utara.

“Saya ingatkan agar wartawan jangan sekali-kali memberi ruang terhadap politik identitas dalam pemberitaan,” Kandouw mewanti-wanti.

Menurut Wakil Gubernur yang sementara menjalankan cuti di luar tanggungan negara tersebut, politik identitas sangat berbahaya karena bisa merusak tatanan sosial bermasyarakat dan bernegara. Politik identitas seperti virus, ketika kerusakan telah begitu meluas, yang terjadi ialah kegagalan dan kekacauan fungsi.

Politik identitas menurutnya, bukanlah politik yang menyatukan, melainkan memecah belah karena mengungkit lagi perbedaan hingga ke akar. “Politik identitas menciptakan kebencian antar suku, agama maupun golongan sehingga bisa menimbulkan luka. Luka ini akan sulit disembuhkan bahkan setelah Pilkada selesai,” kata Kandouw saat mendampingi Cagub Olly Dondokambey saat bertatap muka dengan para wartawan di Kolongan Cempaka Kabupaten Minahasa Utara, Rabu (21/10/2020).

Pernyataan Kandouw sejalan dengan yang disampaikan Cagub petahana Olly Dondokambey sebelumnya. Di mana, Olly mengatakan, bersama Steven Kandouw, ia mengharapkan pesta demokrasi 9 Desember 2020 berjalan dengan aman, damai dan berkualitas. Harapan calon petahana ini agar menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Baik Olly maupun Steven pada pemilihan kepala daerah serentak ini berkomitmen tidak menjelekan paslon lain.

“Apa susah mo cari dorang pe jelek. Tapi torang tidak mau dengan cara begitu,” aku Olly.

Ia menambahkan dengan cara tidak bagus tersebut yang rugi adalah masyarakat.

“Harus realistis supaya masyarakat tak dibohongi,” tegasnya.

Terkait dengan itu, masyarakat harus didik agar mengerti dengan politik.

“Kita harus mengakui bahwa implementasi pendidikan politik masih rendah terhadap masyarakat. Untuk itu saya mengajak kepada semua awak media untuk saling bantu mengedukasi pentingnya pendidikan politik kepada masyarakat, agar supaya masyarakat memilih betul-betul calon pemimpin yang berkualitas,” imbuh Ketua DPD PDI Perjuangan Sulut.

Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan ini menambahkan agenda politik di tahun 2020 jangan menjadi momen permusuhan. Walau berbeda pilihan, tapi masyarakat diminta tetap menjalin hubungan yang baik.

Leave a Reply