Sejumlah Pejabat Pemprov Sulut Demisioner, Sekprov : Segera Dikukuhkan

Manado – Memasuki tahun baru 2019, sejumlah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) berstatus demisioner.

Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen dikonfirmasi wartawan, Kamis (03/01), di kantor gubernur Sulut, membenarkan status demisioner tersebut. Menurutnya, kondisi ini dikarenakan perubahan nomenklatur sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Sulut.

Untuk itu, lanjut Sekprov, dalam waktu sesegera mungkin akan dilakukan pengukuhan pejabat supaya roda pemerintahan berjalan normal (tidak pincang).

“Kami tengah menunggu konfirmasi dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) terkait surat yang kami layangkan perihal pengukuhan pejabat akibat perubahan nomenklatur. Tidak lama menunggu konfirmasi dari KASN, mungkin besok sudah ada dan secepatnya dilakukan pengukuhan pejabat,” terang Sekprov sembari menambahkan konfirmasi ke KASN dilakukan karena Pemprov Sulut selalu taat azas dan taat aturan.

Diketahui, sejumlah SKPD yang berubah nomenklatur yakni, Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Daerah menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan SKPD baru yakni Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

Adapun di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi terdapat beberapa Biro yang berubah nomenklatur yakni, Biro Pemerintahan dan Humas Menjadi Biro Pemerintahan, Biro Umum dan Protokol menjadi Biro Umum dan Biro Perlengkapan menjadi Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu terdapat biro baru yakni, Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat.

Leave a Reply