Selisih Fee Proyek Bongkar Kejanggalan Dua Terdakwa Korupsi SLBM Minut

Manado,Cybersulutnews- Fakta demi fakta terus terbongkar di Persidangan korupsi atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Tahun Anggaran 2015 di Desa Paslaten Kabupaten Minahasa Utara (Minut).
Setelah sebelumnya dua terdakwa AB alias Albert dan JMW alias Jeane, telah mengakui memalsukan tanda tangan para tukang bangunan. Terkini pada persidangan Selasa (30/01) terungkap adanya selisih pembayaran fee.

Fakta adanya selisih ini, jelas membuat kedua terdakwa semakin tersudut Mengingat, ketika pihak Kementerian PU mencairkan dana bantuan sebesar Rp392 juta untuk pengerjaan proyek, item pembayaran fee sudah tercakup di dalamnya.

“Benar ada selisih Rp1 juta dari total yang harus dibayarkan 13.500.000 dalam pembayaran fee,” terang saksi Hengky Rumondor, yang waktu itu berperan sebagai mandor sekaligus Sekretaris Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Selain itu, saksi juga mengaku sempat memprotes soal kekurangan pembayaran fee tersebut, tapi terdakwa Albert mengatakan akan menambahnya. “Sempat tanyakan ke pak Albert, dia (Albert-red) bilang nanti ditambah sisanya,” sambung saksi. Lebih lanjut, saksi menegaskan kalau dirinya hanya sekali bertanda tangan sebagai Sekretaris KSM untuk pencairan dana tahap I.

Usai saksi memberikan keterangan, Majelis Hakim kemudian menunda persidangan hingga pekan depan, masih dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

Dalam perkara ini, diketahui terdakwa Albert telah berperan selaku Ketua KSM dan Jeane selaku Bendahara KSM. Keduanya, diduga kuat telah melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp125 juta lebih, dalam proyek Sanitasi di Desa Paslaten.
Guna mempertanggungjawabkan hal tersebut, JPU telah menjerat pidana kedua terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) juncto (jo) Pasal 18 dan Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Marend)

Leave a Reply