Minahasa – Kerap dikeluhkan karena pelayanan yang dinilai lamban dan mempersulit warga, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Minahasa, malah ancam hentikan pembuatan sertifikat tanah program nasional (Prona) bagi warga miskin ini.
Hal tersebut dikatakan langsung Kepala BPN Minahasa, Ellen Senduk SH, kepada sejumlah media, ketika ditemui Kamis (03/06).
Alasan Senduk, pihaknya selama ini telah maksimal melaksanakan tugas untuk melayani masyarakat, khususnya pembuatan sertifikat tanah prona, namun bukannya mendapat penghargaan dari masyarakat, pihaknya justru sering dituding mempersulit warga yang mengurus sertifikat prona.
“Kalau kami sering dipojokkan seperti ini dari masyarakat padahal kami sudah membantu masyarakat mengurus sertifikat tanah Prona tanpa biaya dan dengan sukarela, Tahun depan bisa-bisa kami tidak lagi melayani Prona karena biayanya sangat kecil dari APBN,” kata Senduk.
Disinggung soal tidak mendukung program pemerintah bagi warga miskin ini, Senduk malah membandingkan dengan sejumlah Kabupaten/Kota lainnya yang memang sudah tak lagi melayani sertifikat prona.
“Bila kami tak lagi melayani prona, itu tidak mengapa. Karena sebelumnya sudah ada daerah lain yang tak lagi melayani prona ini, tapi karena kami ingin menolong masyarakat di Minahasa maka kami tetap melayani, bahkan untuk Minahasa justru empat kali lebih banyak dari daerah lain, yakni mencapai 2.000 bidang tanah,” pungkasnya.(fernando lumanauw)
Comment