Simarmata Pastikan Korupsi Pemecah Ombak Bergulir Selasa 13 Februari Ini

Ketua PN Manado Bersama Jubir PN Manado

Manado,Cybersulutnews- Pengadilan Negeri (PN) Kota Manado, secara resmi akan memulaikan persidangan dugaan korupsi pemecah kasus korupsi proyek pemecah ombak di Desa Likupang, Minahasa Utara (Minut).

Dijadwalkan, hari ini (13/02), Tiga calon terdakwa RT alias Rosa, RM alias Robby dan SHS alias Stevenson, akan mulai diuji dipersidangan.

Ketua Pengadilan Negeri (PN) Manado Edward Simarmata melalui Juru Bicara Vincentius Banar, ketika dikonfirmasi soal jadwal persidangan tersebut, ikut membenarkannya.

“Besok pagi (red-hari ini) akan dimulai sidang korupsi Pemecah ombak likupang. Kasus ini cukup mendapat perhatian setelah kasus korupsi sebelumnya di RS jiwa Ratumbuisang yang telah bergulir dulu dan sudah sampai pada pemeriksaan saksi,”jelas Banar.

Sementara itu, patut diketahui pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Airmadidi telah menembuskan berkas perkara ke PN Manado sejak, Selasa (06/02). Proses pelimpahan tersebut ditempuh dua pekan, setelah pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut menggelar proses penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II.

Tak hanya itu, tersangka Rosa selaku eks Kepala BPBD Minut dan tersangka Robby selaku Direktur PT Manguni Makasiouw Minahasa juga dilaporkan sudah melakukan melakukan pengembalian kerugian uang negara dengan jumlah Rp325 juta. Uang tersebut, tersinyalir sebagai uang fee yang diterima kedua tersangka saat proyek pemecah ombak bergulir.

Lain halnya dengan tersangka Stevenson selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dirinya tidak melakukan pengembalian karena merasa tidak menerima sepeser pun uang.

Dalam perkara ini, secara umum telah terkuak kalau dana proyek sebesar Rp15 miliar, berasal dari pos anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun Anggaran 2016, yang kemudian dikucurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minut. Ketika dana miliaran ini diolah tanpa melalui jalur tender, pihak LSM langsung menyorotinya dan menduga telah terjadi pelanggaran hukum dalam pengerjaan proyek tersebut. Alhasil, mereka langsung membuat laporan ke Kejati Sulut.

Merespon laporan itu, penyidik Kejati Sulut kemudian bergerak melakukan pengusutan dan akhirnya menemukan berbagai kejanggalan. Menariknya lagi, setelah pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulut melakukan audit, terungkap sudah kalau ada kerugian negara sebesar Rp8,8 miliar dalam pengerjaan proyek tersebut.

Guna membongkar tuntas siapa saja yang terlibat dalam kasus ini, pihak kejaksaan telah menjerat terlebih dahulu tiga calon terdakwa itu dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto (jo) Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (Marend)

Leave a Reply