Tambingon Diminta Laporkan Pertanggungjawaban Jelang Pilhut KM3

Minsel – Jelang Pemilihan Hukum Tua Desa Kilometer Tiga Kecamatan Amurang, yang informasinya telah dibentuk panitia oleh BPD setempat, warga KM3 meminta lebih dulu harus mempertanggungjawaban semua keuangan yang ada.  Pasalnya dana bantuan desa termasuk ADD sejak Nontje Tambingon terpilih sebagai hukum tua KM3 belum ada laporan pertanggungjawaban.

”Sesuai Peraturan Daerah No. 15 tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Hukum Tua Bab XIV pasal 42 ayat 1 dan 2. Setelah selesai memangku jabatan, maka tiga bulan sebelum pemilihan hukum tua periode baru, harus melaporkan kepada Bupati dan memberikan keterangan laporan kepada BPD,” kata Jeffry Teesen, tokoh masyarakat KM3.

Selain itu, hukum tua juga harus mempertanggungjawabkan semua dana. Baik ADD maupun bantuan pemerintah lainnya. Termasuk, bantuan pihak ketiga yang diperuntukan untuk desa KM3.

”Semuanya, tidak terkecuali harus dipertanggungjawaban. Kalau tidak, maka sesuai Pasal 43 dan 44 menyebut hukum tua dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya. Didalamnya, untuk merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat desa,” tegasnya.

Lain lagi kata Pantouw Winokan, pria vokal di Kilometer Tiga ini juga mempertanyakan kebijakan yang dilakukan Hukum Tua Nontje Tambingon.

 ”Selama menjabat enam tahun, apa saja yang dibuat untuk warga. Kalau ada, jelas hanya untuk kepentingannya. Sementara, warga KM3 lebih menjadi boneka semata-mata. Dengan demikian, kami minta Hukum Tua Nontje Tambingon harus mempertanggungjawabkan keuangan desa,” jelas Sinyo-demikian biasa dipanggil Winokan.

Oleh sebab itu, sebagai warga Kilometer Tiga, meminta transparansi Hukum Tua Nontje Tambingon diperiode akhir tersebut.

”Seandainya, tidak memiliki niat baik untuk melaporkan pertanggungjawabkan kepada BPD dan warga KM3. Maka, kami warga siap melaporkan tindakan-tindakan sesuai hukum yang ada di Indonesia. Seperti melaporkan dugaan korupsi kepada pihak kepolisian Minsel,” tugas Winokan yang dibenarkan tokoh KM3 lainnya Andries Pattyranie.

 

Leave a Reply