Tanah DPRD Sulut Digugat, Gubernur Sulut Cs Dituntut Bayar 94 Miliar!

Manado, cybersulutnews – Persoalan sengketa tanah Kantor DPRD Sulut di Kairagi, kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Manado.

Dalam gugatan perdata tersebut, pihak penggugat, Peggy Wakkary telah mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp94 miliar sekian.

Ketika dikonfirmasi awak media, Jumat (10/8), Penasehat Hukum (PH) penggugat, Advokat Lucky Schramm, Vebry Tri Haryadi, dan Jemmy Londah menerangkan bahwa ada empat pihak yang dijadikan sebagai tergugat dalam perkara ini.

“Tergugat pertama itu Gubernur Sulut, turut tergugat pertama BPN Minahasa. Tergugat kedua, Walikota Manado dan turut tergugat kedua BPN Kota Manado,” terang Haryadi, seraya membenarkan bahwa pembacaan gugatan telah berproses di PN Manado sejak Juli lalu.

“Sidang tanggal 16 agenda nanti tanggapan dari pihak tergugat,” sambungnya.

Turut ditambahkan Advokat Londah, dalam pengajuan gugatan, pihaknya telah menuntut ganti rugi yang nyaris menyentuh ratusan miliar.

“Dalam gugatan, kami mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp94 miliar sekian,” tambah Londah.

Adapun diketahui, perkara perdata ini tengah diperiksa dan diadili Majelis Hakim yang diketuai Hakim Arkanu. Sementara itu, materi gugatan lahan gedung baru DPRD Sulut itu, diajukan Wakkary atas keluarnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Kairagi I seluas 6,2 hektar. Padahal, tanah tersebut merupakan milik penggugat, yang merupakan tanah warisan dari orangtua/oma/nenek penggugat, yakni Sarah Cornelie Maramis.

Diterangkan secara kongkret dalam gugatan, landasan tanah warisan penggugat mengacu pada Surat Tanah Adat Pasini Nomor 222 Folio 99 Desa Kairagi tahun 1979, seluas kurang lebih 13 hektare, yaitu peninggalan dari alm Andries Alexander Maramis kepada Sarah Cornelie Maramis (almarhumah/oma penggugat).

Dalam surat tanah adat tersebut, disebutkan secara jelas yang menjadi batas-batas wilayah, untuk bagian Utara batasnya keluarga L Lumenon, bagian Timur batasnya kuala Tiran, bagian Selatan Jalan Raya Manado Kema (sekarang disebut Manado-Bitung), dan bagian Barat Jalan Tua Lorong.

Selain itu, penggugat juga menerangkan kalau kesepakatan pembagian harta warisan dari almarhum Andries Maramis, baik dari perkawinan pertama maupun perkawinan kedua telah tertuang dalam Akta Notaris. (posumah)

Leave a Reply