Terancam Dipecat, Tujuh ASN Seret Bupati Bolmut dan Bolsel Ke Pengadilan

MANADO, cybersulutnews – Nasib Tujuh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dari wilayah Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dan Bolaang Mongondow (Bolmut) kini menggantung ditangan Bupati setempat.

Bayang-bayang Surat Keputusan (SK) pemecatan kini menghantui para ASN  yang mengabdi di daerah pelosok Sulut ini. Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Surat Keputusan Bersama (SKB) tahun 2018, jadi patokan penguasa daerah untuk mengeksekusi para ASN itu.

Atas hal tersebut para ASN melayangkan gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum dan sudah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Manado pada Kamis (15/11/2018) yang dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim Imanuel Barru.

Lewat Penasehat Hukum Vebry Tri Haryadi saat diwawancarai awak media usai persidangan menerangkan, bahwa para ASN telah menjalani vonis hukuman sebelum tahun 2014 atau sebelum UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dikeluarkan.

“Jadi seharusnya aturan tersebut tidak dapat diberlakukan surut untuk dijadikan dasar penjatuhan hukuman disiplin terhadap para penggugat (ASN),” ujar Vebry.

Ia pun mengecam tindakan dari Bupati Bolmut Depri Pontoh selaku turut tergugat II yang tidak menghormati proses hukum dan Pengadilan Negeri Manado.
Pasalnya tanpa adanya surat pemecatan, Bupati telah lebih dulu memberhentikan gaji dari para ASN sejak bulan Oktober sampai November.

Menurutnya, Bupati Depri tidak mengerti tentang proses administrasi pemerintahan, tentang keputusan administrasi dan pelaksanan adminstrasi, hingga berimbas diberhentikan gaji pegawai, tanpa ada Surat Keputusan Pemecatan.

“Atas pemberhentian gaji itu, kami gugat dia ke Pengadilan tentang Perbuatan Melawan Hukum,namun Bupati Depri Pontoh tidak menghormati proses hukum bahkan terhadap Pengadilan Negeri Manado, dimana dia sebagai pihak dalam perkara tetapi kemudian tetap mengeluarkan SK Pemecatan walau sudah terlebih dahulu digugat,” tegasnya.

Disisi lain ia memuji Bupati Bolsel Iskandar Kamaru selaku tergugat II yang belum mengeluarkan surat pemecatan sebelum ada putusan dari PN Manado.

“Sebaiknya Bupati Bolmut mengambil contoh dari Bupati Bolsel yang mengikuti prosedur hukum yang ada,” singgungnya.

Vebry pun menjelaskan merujuk pada UU ASN sebelum dikeluarkan UU tahun 2014, para ASN bisa dipecat minimal dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun.

Namun para kliennya saat dijatuhi hukuman dibawah dari 4 tahun penjara, hingga mereka sudah kembali bekerja bahkan mendapat promosi jabatan.

Pihak BKN sendiri, lanjutnya selaku tergugat mengeluarkan surat edaran tahun 2017, dan memerintahkan Bupati untuk melakukan pemecatan.
Namun karena tidak digubris putusan itu, maka BKN bersama Kemendagri, dan Menpan mengeluarkan SKB tahun 2018, untuk memerintahkan ASN yang sudah memiliki keputusan hukum tetap yang terlibat kasus korupsi.

“Jika dilihat SKB. Sebagai Negara Hukum yang dilihat dari Hierarki peraturan perundang-undangan, dimana Posisi SKB dan Surat edaran? Tidak ada. Jadi disini BKN, Bupati Bolmut telah melakukan perbuatan melawan hukum, bahkan perkara masih berproses bupati Depri Pontoh kembali melanggar Hak Asasi Manusia ASN di pemerintahannya dengan mengeluarkan SK pemecatan. Ini menandakan Depri Pontoh tak paham hukum, contoh pimpinan “buta tuli” yang tidak menghormati Pengadilan Negeri Manado bahkan proses hukum yang ada,” tandasnya.

Diketahui para ASN yang melakukan gugatan perdata antara lain, Adriono Tunggali, Estella Van Gobel, Syarifudin Masnafi, Cymmi Wua, Yakin dari wilayah Bolsel dan Vonny Rambing, Yulin Wonok dari wilayah Bolmut. (Marend)

 

 

Leave a Reply