Terancam SP3, Kejari Lagi-lagi Kembalikan Bekas Dugaan Korupsi DAK 2007 Ke Polres Minahasa

Minahasa – Lama berproses di Polres Minahasa, dugaan kasus penyimpangan penggunaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2007, terancam terhenti atau diberhentikan dengan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Hal ini menyusul, Polres Minahasa tak bisa melengkapi berkas penyidikan yang diminta pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tondano.

 

Kepala Kejari Tondano, Risman Tarihoran SH MH, ketika dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan, hingga tiga kali pelimpahan berkas perkara, Polres Minahasa tak dapat melengkapi bukti yang diminta, berupa berkas bukti tanda terima uang dari Kepala Sekolah (Kepsek) ke oknum tersangka.

 

“Bukti kwitansi dari Kepsek yang diminta tidak bisa dilengkapi, hanya bukti ganti rugi dari tersangka, karena katanya di Tahun 2010 lalu, oknum tersangka telah mengembalikan kerugian negara hasil audit BPK sebesar Rp. 136 juta. Hasilnya, ya dikemabalikan lagi ke Polres,” ujar Tarihoran.

 

Sementara, Kapolres Minahasa AKBP Dra Henny JA Posumah MM, terkait hal ini, hingga kini belum dapat dikonfirmasi.

 

Kasus dugaan korupsi DAK 2007 ini sendiri penyidikannya telah berproses di Polres Minahasa sejak Tahun 2008 silam, namun hingga kini tak menunjukkan adanya perkembangan.

 

Alasan sebelumnya, Polres Minahasa masih menunggu audit BPK hingga 2013 lalu. Namun anehnya, di Tahun 2010 sudah ada pengembalian kerugian negara Rp. 136 juta, entah hasil audit dari pihak mana.

 

Berbeda dengan kasus korupsi DAK 2006 yang berproses hingga eksekusi, yang menyeret oknum bendahara Dikpora Minahasa kala itu.

 

Padahal, tak jauh berbeda dengan kasus korupsi DAK 2006, dugaan kasus korupsi DAK 2007 juga menyeret oknum yang sama kala itu, inisial KM, yang kini juga menduduki salah satu jabatan di salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Minahasa.(fernando lumanauw)

 

 

 

 

Leave a Reply