Terdakwa Korupsi SLBM Minut Akui Palsukan Tanda Tangan Para Tukang Bangunan

Kedua terdakwa saat menghadiri persidangan.

Manado, Cybersulutnews- Episode persidangan perkara korupsi dana alokasi khusus (DAK) sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM) di Minahasa Utara (Minut), yang menjerat dua terdakwa yakni AS alias Berce dan JW alias Jane, membuka fakta baru.

Tabir tersebut tersingkap dari keterangan lima orang tukang bangunan proyek SLBM, masing-masing Youdi Dondok, Royke Makaminang, Fredi Walewangko, Ronny Ticoalu, Stenly Manopo.

Mereka mengaku di persidangan kalau tanda tangan mereka telah dipalsukan kedua terdakwa dalam berkas laporan penerimaan uang.

“Kami tidak pernah menandatangi berkas tersebut. Tapi sewaktu kami dipanggil penyidik Polres Minut, kami kaget dalam berkas yang tercantum nama kami, ada tanda tangan palsu yang sudah ada,” jelas saksi.

Namun nyatanya juga, kedua terdakwa sudah memberikan permohonan maaf atas tindakan yang dilakukan kepada para saksi lewat bentuk surat tertulis.

“Apa benar mereka sudah memberikan permintaan maaf?,” tanya Ketua Majelis Hakim Julien Mamahit. “Sudah Bu Hakim,” jawab Saksi.

Kedua terdakwa pun ketika dimintai tanggapan Hakim soal keterangan para saksi ikut langsung membenarkannya.
“Iya, keterangan mereka benar,”tandas saksi

Usai mendengar keterangan saksi, persidangan pun ditunda pekan depan, dengan agenda saksi A d Charge dari Penasehat Hukum terdakwa.

Patut diketahui, aksi kejahatan kedua terdakwa bermula saat mereka dipercayakan mengatur kelompok swadaya masyarakat (KSM) Pinalesat Minut.
Disitu terdakwa Berce dipercayakan menjadi Ketua KSM, sedangkan tersangka Jane menjadi Bendaharanya.

Pada tahun 2015, Kementrian pekerjaan umum satuan kerja penyehatan pemukiman berbasis masyarakat (PLP-BM), melalui bantuan DAK SLBM, memberikan dana sebesar Rp. 392.000.0000 kepada KSM Pinaleset, untuk penyedian sanitasi dikawasan rawan sanitasi termasuk daerah tertinggal di Minut.

Proyek pun akhirnya berjalan, dengan membangun septic tank komunal. Namun dalam proses pembangunanya, kedua terdakwa nekat mencoleng uang Negara dengan mengubah isi kwitansi laporan penggunaan anggaran. Yakni pada pembayaran tukang dan pembelian bahan bangunan.

Atas tindakan tersebut Negara pun dirugikan dengan total Rp. 125.427.613.
Akibatnya kedua terdakwa dijerat dengan pasal 9 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999. (Marend)

Leave a Reply