Tersangka Baru Pemecah Ombak Minut Dalam Bidikan Kejati Sulut

Kantor Kejati Sulut

Manado,Cybersulutnews- Signal penambahan tersangka dalam korupsi pemecah ombak terus menguat. Tiga calon terdakwa yang ditetapkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara, dipastikan masih akan bertambah.

Deretan nama seperti Bupati Minahasa Utara (Minut) Vonni Aneke Panambunan (VAP) dan Alex Panambunan yang sebelumnya diperiksa sebagai saksi, diduga masuk dalam jaring Kejati. Namun, penentu akhir ada pada fakta persidangan. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Mohamaad Rawi saat diwawancarai awak media meminta support untuk penambahan tersangka.

“Kita beri support saja, Insya Allah ada penambahan tersangka. Lihat Fakta persidangan saja,” jelas Rawi Jumat (02/02), sambil meminta awak media untuk memantau fakta persidangan.

Rawi pun menambahkan jika tidak ada halangan, pekan depan berkas ketiga tersangka akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Kemungkinan, pekan depan berkasnya kita sudah limpahkan,” tandasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, dua orang tersangka yaitu RT alias Rosa mantan Kepala BPBD selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) dan RM alias Robby selaku Direktur PT Manguni Makasiouw Minahasa (MMM) telah mengembalikan keuangan Negara dengan total Rp. 325 Juta. Secara terpisah RT mengembalikan Rp100 Juta sedangkan RM Rp. 225 Juta. Uang tersebut merupakan jumlah fee yang diterima atau pengembalian kekurangan fisik pekerjaan proyek pemecah ombak.
Alhasil penyidik Kejati masih mencari sisa uang kerugian yang belum dikembalikan tersebut, namun masih menunggu hasil persidangan, ketiga tersangka.

Dalam perkara ini, tidak hanya RT dan RM yang ditetapkan sebagai tersangka. SHS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masuk didalamnya.
Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Vonnie Anneke Panambunan dan Alexander Panambunan dalam kapasitas sebagai saksi.

Keduanya juga dari informasi yang berhasil diterima, diduga telah menikmati bersama uang korupsi tersebut
Dalam perkara ini para tersangka menyebabkan Negara dirugikan sebesar Rp8,8 milyar dari pagu anggara 15 M sesuai hasil perhitungan kerugian Negara dari BPKP Perwakilan Sulut.
Para tersangka diduga telah menyalahgunakan wewenang dan melawan hukum dalam pekerjaan Proyek Pemecah Ombak di Desa Likupang pada BPBD Minut 2016.

Alhasil pada ketiga tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Marend)

Leave a Reply