Tiga Terdakwa Korupsi Pembangunan Puskesmas di Minsel Tetap Dituntut 1,6 Tahun Bui

Manado – Tiga Terdakwa masing-masing, dr TJKP alias Ternie (55) Kepala Dinas Kesehatan Minsel, HFK SE alias Zeph (31) selaku Direktur CV harapan Niaga Kencana dan ZMK alias Zeph (36) PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Minsel atau selaku PPK Di Dinkes TA 2012, yang dijerat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam pembangunan puskesmas di Kecamatan Tumpaan, terancam dihukum satu tahun enam bulan penjara.

Hal tersebut diungkapkan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Iwan Caunang SH dan Debby Kenap SH, pada sidang Rabu (03/06/2015) di Pengadilan Negeri (PN) Manado.

“JPU bertetap pada tuntutan dan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor, dengan bertetap menjatuhkan pidana penjara selama 1,6 Tahun terhadap masing-masing terdakwa,” ujar JPU Kenap, di hadapan Majelis Hakim Verra Linda Lihawa SH MH, Djainuddin Karanggusi SH MH dan Wenny Nanda SH dengan Panitera Pengganti (PP) Nancy Tiwow SH.

Dalam tanggapannya untuk terdakwa Ternie, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah menerima pembayaran proyek puskesmas PONED Tumpaan berdasarkan enam SP2D dengan total Rp 89.046.246. Dan terdakwa telah menandatangani foto dokumentasi pekerjaan pembangunan puskesmas, yang dalam foto tersebut terlihat pekerjaan pembangunan puskesmas belum selesai seratus persen.

Diketahui dalam kasus ini, diduga para terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, menyalah gunakan anggaran pembangunan Puskesmas Perawatan Poned Tumpaan Tahun 2012.

Awalnya, terdakwa Hellen selaku pihak penyedia jasa pembangunan Puskesmas Perawatan Poned Tumpaan tahun 2012, mengajukan permintaan pencairan dana 95 persen, walaupun pekerjaan tersebut belum selesai kepada Zeph, selaku PPK padahal PPK yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan kontrak pekerjaan kepada PA/KPA.

Kemudian terdakwa Ternie selaku pengguna anggaran tampak melakukan pengujian atas tagihan, telah memerintahkan pembayaran dengan menandatangani SPM, ini dilakukan penggunan anggaran walapun pengguna anggaran tahu bahwa pekerjaan pembangunan puskesmas tidak sesuai dengan spek.(Ay)

Leave a Reply