Tinggal Dua Pekan Pemprov Tindaklanjuti Temuan BPK

Manado – Pemerintah provinsi Sulawesi Utara harus mengebut tindak lanjut temuan BPK atas LKPD tahun 2013. Pasalnya, deadline diberikan BPK tinggal 2 pekan. Salah satu temuan yang merepotkan Pemprov Sulut adalah kegiatan pengadaan makan minum (mami) fiktif) di Setdaprov Sulut.

Kepala Sub Bagian Hukum dan HAM Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perakilan Sulut, I Made Dharma, menyebutkan, rekomendasi atas temuan BPK tersebut, tercatat 60 hari setelah LHP diterima oleh Dewan Sulut pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2014 lalu.  “Jadi, deadline rekomendasi BPK sampai tanggal 14 Oktober 2014 mendatang,” katanya.

Menurut Made, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan LKPD Pemprov Sulut tersebut, meliputi, mempertanggungjawabkan kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah. Mempertanggungjawabkan potensi kerugian daerah dan bila tidak dapat mempertanggungjawabkan agar menyetor ke kas daerah. Melakukan upaya penagihan serta menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas daerah. Pemberian sanksi kepada pihak yang bertanggungjawab. Peningkatan pengawasan dan pengendalian.

Mempertanggungjawabkan secara administrasi atas bukti pertanggungjawaban yang belum memadai. Mempedomani ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan dan mengoptimalkan perencanaan kegiatan.

Sekretaris Provinsi Sulut, Siswa Rachmat Mokodongan mengatakan, Pemprov Sulut terus menggenjot pemeriksaan atas rekomendasi temuan BPK tersebut hingga batas waktu deadline yang ditentukan.

“Kan, masih ada waktu sekitar Dua minggu. Yang pasti intinya, Pemprov terus berupaya memperbaiki temuan tersebut,” katanya.

Leave a Reply