Wagub Perjuangkan Provinsi Bolmong Raya dan Nusa Utara di Pusat

Jakarta – Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Djouhari Kansil tampil presentasikan pemekaran 9 daerah di Nyiur Melambai dihadapan Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar. Kansil dalam paparannya mengenai layaknya Bolaang Mongondow Raya, dan Perbatasan Kepulauan Nusa Utara menjadi Provinsi, Kemudian Bolaang Mongondow Selatan, Minahasa Tengah, Sangihe Selatan menjadi Kabupaten serta Longawan, Tahuna, dan Melonguane menjadi Kota, dikarenakan daerah-daerah otonom tersebut telah memberikan perkembangan kemajuan yang sangat signifikan.


Djouhari Kansil yang juga Ketua Presedium Pemekaran Provinsi Nusa Utara menjelaskan, guna peningkatan pelayanan publik dan pengembangan produktif masyarakat serta kesejahteraan masyarakat Nusa Utara dan Bolmong Raya selayaknya kedua daerah ini dimekarkan menjadi Provinsi. 

“Pengajuan Pemekaran ini didasarkan pada pertimbangan ekonomis guna percepatan pembangunan, menjaga sistem pertahanan dan keamanan, sumber daya alam yang melimpah juga telah memenuhi syarat administrasi,” urainya, di acara dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan seluruh pengurus Presedium pembentukan Daerah Otonom Baru(DOB), Kamis (11/07) kemarin.


Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar dalam sambutannya, aspirasi warga Sulut untuk disahkan dan dimekarkan menajdi Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah diterima. “Surat baru diterima Komisi II pada tanggal 10 Juli pukul 13.00 WIB,” terang Gunanjar.


Sebelum menutup acara dengar pendapat, Ketua Komisi II minta kepada para pengurus pemekaran untuk melengkapi persyaratan berkas-berkas dokumen sehingga Komisi II cepat memprosesnya dan tidak kesulitan untuk mengajukan ke Pemerintah Pusat.


 “Tolong perhatikan titik koordinat pusat pemerintahannya. Lengkapi berkas persyaratan dengan memasukan gambar peta yang sudah diperbaharui, agar mudah kita sahkan. Ia pun akan memperjuangkan usulan DOB Sulut,” ungkapnya.


Dalam acara dengar pendapat ini, Wagub Sulut didampingi Karo Pemerintahan dan Humas Pemprov Sulut DR. Noudy RP. Tendean SIP MSi, Assisten I Edwin Silangen, Inspektur Pemprov Sulut Mecky Onibala, Kaban Pengubung Pemprov Sulut di Jakarta Ir Jemmy Kuhu dan Karo Kesra Dr Bahagia M.

Sementara dari Kabupaten/Kota, turut hadir Bupati Talaud Constantin Ganggali, Wakil Bupati Boltim Meidy Lensun, Wabup Bolmong Yani R Tuuk, Wakil Bupati Sangihe Jabes Gaghana dan pejabat dilingkup Pemkab dan Pemkot daerah masing-masing.


Dalam acara dengar pendapat ini, ruangan Komisi II DPR RI penuh sesak dihadiri para pengurus Presedium pemekaran Provinsi Nusa Utara khususnya dari daerah Talaud yang datang dengan pakaian seragam khas adat Talaud. 

Leave a Reply