Walikota JFE Serahkan LKPD 2019 kepada BPK-RI

Tomohon – Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak CA menghadiri acara penyerahan LKPD TA 2019 di Kantor BPK Perwakilan Sulut, Kamis (12/03 2020) di Aula BPK RI Perwakilan Sulut di Manado.

Kegiatan ini merupakan un audited atau pemeriksaan tahap awal. Penyerahan dilaksanakan secara serentak oleh 15 kab/kota yang sepakat menyerahkan lebih awal.

Dalam LKPD ini secara garis besar ekonomi makro merupakan gambaran ekonomi yang mempengaruhi pasar. Ekonomi makro merupakan alat bagi Pemda untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah.

Yang menonjol adalah makro ekonomi yg digunakan dalam penyusunan perubahan APBD 2019 mengacu pada indikator sosial ekonomi pemerintah daerah tahun 2019 atau tahun sebelumnya, menurut data BPS Kota Tomohon yakni tingkat kemiskinan sebesar 5,62 persen di tahun 2019 dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,75 persen tahun 2019 dan Gini Ratio sebesar 0,38 persen tahun 2017 serta IPM (Indeks Pembanggunan Manusia) sebesar 76,67 persen tahun 2019. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 6,82 persen tahun 2019. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) sebesar 4.291.488,46 (juta Rupiah) tahun 2019

Presentase penduduk miskin tahun 2017 6,47 persen 2018 5,95 persen dan 2019 5,62 persen.

Presentase penduduk miskin Kota Tomohon tahun 2018 sebesar 5,59 persen mengalami penurunan dimana tahun 2019 presentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 5,56 persen.

Tingkat pengangguran tahun 2017 : 8,94, tahun 2018 : 8,22 dan tahun 2019 : 7,75, turun 0,47 persen.

Presentase penduduk miskin di Kota Tomohon masih di bawah provinsi. Yang secara nasional tingkat kemiskinan Provinsi Sulut berada pada posisi terendah ke-14.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Drs Gerardus E Mogi mengatakan penyerahan LKPD ini merupakan amanat Undang-undang di mana Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir ke BPK untuk diaudit.

“Sehingga kita kurang menunggu hasil audit dari BPK dan menunggu hasil berupa opini setelah mereka memeriksa laporan keuangan yg diserahkan hari ini,” kata Mogi seraya berharap WTP bisa diraih ketujuh kalinya.

Turut hadir dalam acara ini Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE, Ketua DPRD Sulut Andrei Angow, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Karyadi SE MM Ak CA CFrA CSFA, Para Bupati/Walikota se Sulut, Para Sekretaris Daerah, Inspektur dan Kepala BPKAD.(mar)

Leave a Reply