Warga Remboken Minta Pembangunan Tanggul Penahan Air

Minahasa – Kerap menjadi langganan banjir saat musim hujan, warga yang bermukim di wilayah sangian Desa Leleko, Kecamatan Remboken, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa melalui instansi terkait, mengalokasikan anggaran pembangunan tanggul penahan air.


“Wilayah ini menjadi langganan banjir, puluhan rumah yang ada di daerah ini kerap terendam air akibat luapan air sungai rendaina yang tak mampu menampung debit air yang turun dari wilayah perbukitan Desa Tampusu. Untuk itu, kami berharap pemerintah dapat segera membangun tanggul penahan air,” ujar Jein Mawikere, yang turut diaminkan sejumlah warga yang bermukim di wilayah tersebut.


Terkait permintaan warga ini, Pemkab Minahasa melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa, Johanis Pesik SIP, Rabu (11/09), ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya akan terus memantau dan melakukan pembangunan di daerah rawan bencana seperti di Kecamatan Remboken. Namun, hal tersebut dilakukan secara bertahap.


“Pada prinsipnya kami mengupayakan semua titik di daerah yang dianggap rawan bencana menjadi prioritas untuk dibangunkan infrastruktur. Namun perlu dipahami bahwa pembangunan tersebut tidak serta merta dilakukan serentak,” ujar Pesik.


Untuk Kecamatan Remboken, dikatakan Pesik, wilayah tersebut pada 2012 lalu telah mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk pembangunan tanggul penahan air, hanya saja, anggarannya terbatas, sehingga tidak semua titik banjir dikerjakan.


“Pada tahun 2014 mendatang, kami akan berupaya untuk mengusulkan kembali anggaran ke pemerintah pusat. Tahun ini memang BPBD tidak ada anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur di wilayah rawan bencana. Kami berupaya juga agar wilayah sangian Leleko tersebut bisa kembali mendapat bantuan anggaran dari pemerintah pusat untuk peninggian tanggul,” ujar Pesik.


Selain itu, Pesik juga berjanji bakal mengupayakan pengusulan anggaran pada BNPB, mengenai kawasan-kawasan yang mungkin tidak tersentuh program pembangunan di Desa seperti PNPM dan ADD, tapi karena sudah terjadi bencana, maka lokasi tersebut menjadi prioritas.

Leave a Reply