Winsulangi Salindeho Kalah di Mahkamah Konstitusi

Jakarta– Sembilan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang diketuai Akil Mochtar menolak seluruh permohonan yang diajukan Winsulangi Salindeho-Piet Hein Kuera dalam sidang sengketa Pilkada Sitaro di Mahkamah Konstitusi, dikarenakan dalil pemohon tidak terbukti, tidak beralasan serta tidak terbukti secara hukum.


Menurut Majelis Hakim, dalil Pemohon terhadap Termohon (KPUD Sitaro) yang telah berbuat curang dan tidak adil karena ada dibawah ancaman incumbent, serta mobilisasi para PNS dilingkup Pemkab Sitaro oleh pihak Terkait (Toni Supit-Sisca Salindeho) dinilai tidak cukup  bukti dan tidak beralasan. “Meskipun dalil Pemohon disertai bukti berupa saksi-saksi, tetapi dikarenakan dalil Pemohon tidak jelas atau kabur maka dalil Pemohon tidak beralasan,” ujar Akil Mochtar di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (09/07/2013).


Dalil lainnya, Pemohon menyatakan adanya pemberian voucer, kartu sehat dan sembako oleh istri Bupati Eva Supit kepada para pemilih, namun dalam persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan bukti-bukti sehingga Majelis Hakim menilai dalil pemohon dinyatakan tidak beralasan.


Pemohon dalam gugatannya menyatakan, adanya kerjasama anggota KPU Sitaro dengan tim sukses Toni Supit-Sisca Salindeho melalui pesan singkat, dibantah pihak Termohon. Atas dalil inipun Majelis Hakim menyatakan tidak jelas dan tidak beralasan.


Setelah memeriksa bukti-bukti, menilai, menimbang serta meneliti, sembilan hakim konstitusi yang terdiri Akil Mochtar, Achmad Sodiki, Harjono, Maria Farida Indarti, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, dan Arief Hidayat menyatakan dalil Pemohon yang diajukan dalam persidang MK dinyatakan kabur atau tidak jelas, permohonan Pemohon salah objek, kabur dan posita dan petitum pemohon tidak berkaitan. “Menolak secara keseluruhan permohonan pihak Pemohon,” ungkap Ketua MK.


Usai persidangan Ketua KPU Sitaro, Prisilia Bawole mengatakan, hasil putusan MK sesuai aturan yang berlaku. “KPUD Sitaro terbukti telah melaksanakan tugas dengan benar di Pilkada Sitaro,” ujarnya.

Sirra Prayuna selaku kuasa hukum pihak terkait menambahkan, dari sejak awal persidangan yakin gugatan pihak Pemohon akan ditolak karena obscuur libel atau tidak merinci dengan tepat peristiwanya kapan, dimana, dan apa ada pengaruhnya dalam Pilkada.


KPUD Sitaro rencananya usai putusan ini akan mengirim surat ke DPRD Sitaro dalam rangka persiapan pelantikan Bupati Sitaro yang direncanakan pada tanggal 8 September 2013. 

Leave a Reply