YLBHI Pra Peradilan-kan Penyidik Polda Sulut, Perkara Dugaan Ijazah Palsu Deky Berpeluang Dibuka Kembali

Manado – Majelis Hakim Vincentius Banar, selaku hakim tunggal sidang pra peradilan gugatan dihentikannya penyidikan perkara atau SP3 kasus dugaan ijazah instan atau palsu milik salah satu legislator Sulut KDP alias Deky, hari ini bakal memberikan keputusannya di Pengadilan Negeri Manado.

Besar kemungkinan, Vincentius mengarahkan penyidik untuk melanjutkan kembali penyidikan dan menerima gugatan yang dilayangkan YLBHI Lembaga Bantuan Hukum Manado, selaku penerima kuasa dari Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Sulawesi Utara sebagai pelapor.

Pasalnya, selain mengajukan bukti-bukti penunjang, LBH Manado juga membongkar kalau dalam penanganan perkara tersebut, penyidik tidak pernah melibatkan pihak kejaksa/penuntut umum. Padahal hal itu, diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

“Di KUHAP pada pasal 109 ayat 1,2 dan 3, serta pasal 110 jelas mengatur seharusnya penyidik dalam memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindakan pidana, wajib mengkoordinasikan dengan pihak kejaksaan atau memberitahukannya. Tapi ini, tidak ada sama sekali bukti yang diajukan termohon (Polda Sulut) yang menunjukkan adanya bentuk pemberitahuan tersebut,” papar Direktur, Hendra Baramuli SH MH, Senin (03/08/2015) usai sidang agenda memasukan kesimpulan, baik dari pihak pemohon (LBH Manado) maupun termohon.

Menurut Baramuli, landasan hukum tersebut cukup kuat untuk menjadi pertimbangan hakim guna menerima gugatan pihaknya. Tak hanya itu, kaburnya jawaban yang diberikan pihak termohon dalam agenda jawaban, menunjukkan bahwa adanya skenario yang memang dirancang oknum internal Polda Sulut dalam mengSP3 kasus ini.

Pihak termohon sendiri, saat dikonfirmasi mengenai berpeluangnya kasus ini dibuka kembali melalui putusan Majelis Hakim, tak menepisnya. “Semua tergantung putusan hakim,” singkatnya.
Dalam sidang praper ini, pihak termohon yang diberi kuasa, masing-masing AKBP Quintilani Mentang, Kompol Uren Bia, Kompol Syanette Katoppo dan Junus Mamangkey.

Sementara di pihak pemohon sendiri, selain Baramuli, ada Wellem Mononimbar SH dan Wilmon Patiawira Peluppessy SH MH.

Sebelumya, Jumat (31/07/2015) sidang praper SP3 Ipal telah digelar dengan agenda penyerahan bukti dan saksi. Perkara praper, sudah mulai bergulir di PN Manado sejak Senin (27/07/2015) lalu. Dimana, pelapor kasus dugaan Ipal Deky, Jouke Victor Lolowang, yang juga ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Sulut, telah menyerahkan kuasa kepada pihak LBH Manado untuk menggugat praper Polda Sulut atas penghentian kasus tersebut.

“Kasus ini dihentikan ketika kapolda masih dijabat Jimmy Sinaga dan Direktur Reskrimum Krisno Siregar. Pelapor menilai penghentian kasus penuh dengan kejanggalan, dan meminta kami untuk menjadi pendamping hukum dalam menggugat praper penghentian perkara. Setelah LBH telusuri, ternyata memang ada beberapa poin yang secara yuridis menunjukkan kejanggalan penghentian kasus,” jelas Baramuli.

Diketahui, Maret lalu, institusi Polda Sulut melalui satuan Reskrimumnya yang kala itu dipimpin Kombes Pol Krisno Siregar telah menghentikan proses penyidikan. Padahal, Deky sempat ditetapkan sebagai tersangka.

Pemberitahuan di SP3nya kasus, dilayangkan kepada pelapor lewat surat bernomor : B/98/III/2015/Dit Reskrimum tertanggal 19 Maret 2015. Herannya bukan tanda tangan Direktur Reskrimum Polda Sulut Siregar yang tertera, melainkan tanda tangan Kasubdit I AKBP Reino Bangkang. Ini dinilai janggal oleh pelapor. Sehingga langkah praper pun ditempuh. (jenglen manolong)

Leave a Reply