Manado,cybersulutnews – Oknum ketua DPD KAI Sulawesi Utara (Sulut) berinisial FHW, diduga terlibat dalam kasus penggelapan uang administrasi pengangkatan dan pengambilan sumpah Advokat sebanyak Rp. 14 juta rupiah.
Para korban dalam waktu dekat akan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian.
Menurut keterangan Advokat Petronala Sundah salah satu korban menerangkan, bahwa dirinya para Advokat lainnya Theodorus Supit, Rizki Egeten, Stenly Walukow, dan
Supratman Baluntu, telah melakukan upaya berkomunikasi dengan FHL sejak uang tersebut diberikan pada bulan Mei 2018 namun hingga kini tidak ada kejelasan.
“Awalnya dijanjikan akan dikembalikan atas uang panjar yang telah disetorkan, lantaran tidak jua ada pengangkatan dan pengambilan sumpah Advokat. Empat orang sudah panjar uang administrasi untuk pengambilan sumpah, cash Rp.11 juta, ada kwitansi penyerahan uang yang diterima langsung olehnya. Sementara satu teman lainnya, via transfer langsung ke rekening sejumlah Rp3 juta, ” Ungkap Sundah, Kamis kemarin.
Menurutnya, uang itu sebagai panjar pembayaran administrasi uang sumpah advokat di PT, yang diminta FHL dari Rp 8juta. Namun baru uang panjar ternyata untuk di ambil sumpah tidak kunjung juga terlaksana, dengan janji, pengangkatan dan pengambilan sumpah akan dilaksanakan di bulan Juni 2018, sejumlah delapan calon Advokat.
“Pelaksanaan katanya di bulan Juni 2018, kemudian beberapa kali tertunda, hingga tidak ada gelaran penyumpahan. Nah, kami pun berharap agar uang panjar bisa kembali utuh. Kami sudah telpon dan dijanjikan akan dikembalikan, tapi hingga saat ini ia (FHL) tidak ada itikad baik mengembalikan, ” Sesal Petronella.
Parahnya, pada bulan November lalu, ia sudah berkomunikasi langsung dengan pihak DPP KAI, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Adv. Aprillia Supaliyanto namun jawaban mengejutkan bahwa tidak ada berkas dari Sulawesi Utara yang diterima oleh DPP.
“Belum lama ini, 15 November 2018 , saya lapor dan telpon langsung, cek ke DPP KAI Pusat, ternyata tidak ada berkas nama nama kami dari Sulut. Tidak pernah masuk ke DPP. Data di pusat tidak ada berkas untuk penyumpahan, ” Sambung Petronella.
Kami minta agar Folter ada itikad baik segera mengembalikan uang kami , utuh. Dalam waktu dekat ini, atau akan kami lapor polisi secara personal, ” tandas Petronella.
Terpisah, Ketua DPD KAI Sulut, Folter HW ketika dikonfirmasi via telpon WhatzApp, jika dirinya dapat mempertanggung- jawabkan tuduhan uang yang dimaksud.
” Ya kita menunggu. Ini kan sudah pencemaran nama baik organisasi juga ini. Ada surat pemberentian kok, ada surat, terus kedua apa yang mau dituntut. Kita bisa mempertanggung – jawabkan semua, uang mereka selama proses verifikasi, pergi pulang Manado Jakarta apakah bukan duit keluar itu, ” Ucap Folter.
“Sebelumnya memang belum ada rencana penyumpahan. Iya ini karena keinginan mereka, memang belum ada penerimaan, karena belas kasihan saya saja lihat mereka. Mereka bilang di Begini begitu, saya bilang itu bukan urusan saya, karena itu organisasi lain, Kalo mau bergabung syarat syarat yang ada diorganisasi harus dipenuhi, ” tambahnya.“
“Jadi, saya juga punya hak hak untuk lakukan langkah langkah. Uang ini, uang organisasi yang sudah dipakai untuk verifikasi dan ada bukti semua, cuma mau mereka kepentingan, tidak melihat kondisi organisasi. Kemudian mereka minta mundur, ketika berkas verifikasi disetujui. Mereka cabut berkas di PT, dan kembali lagi di organisasi lain,” tandas Folter. (**)
Comment