by

Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja BPSDM Hukum dan HAM: Roadmap Pengembangan Kompetensi 64.484 ASN Kementerian Hukum dan HAM

Jakarta – BPSDM Hukum dan HAM menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja. Rapat ini merupakan momentum untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan pelaksanaan kinerja kepada seluruh satuan kerja BPSDM Hukum dan HAM bertempat JS Luwansa Hotel Jakarta, Minggu (26/11/2023).

Dari Sulawesi Utara, rapat yang berlangsung hingga 28 November tersebut dihadiri secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah. Ronald Lumbuun, Kepala Divisi Administrasi, John Batara, Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Sulut, Wahju Prihandono, Kepala Seksi Penyelenggara, Abdul Majid Ode.

Diawali dengan sambutan selamat datang oleh Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM, Maulidi Hilal yang menyampaikan bahwasanya kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja ini merupakan hal yang sangat penting.

”Sumbangsih, ide, gagasan bapak/ibu yang hadir didalam ruangan ini, kami harapkan bagi terbentuknya kebijakan kompetensi dan pelatihan bagi ASN Kementerian Hukum dan HAM,” ucap Maulidi Hilal.

Pada pemaparan materi oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Iwan Kurniawan menyampaikan sumber daya  terbatas tidak menyurutkan langkah BPSDM Hukum dan HAM dalam memaksimalkan pengembangan kompetensi bagi 64.484 ASN Kementerian Hukum dan HAM.

”Saat ini BPSDM Hukum dan HAM memiliki 4 Unit Pusat, 3 Balai Diklat Hukum dan HAM serta 18 Widyaiswara BPSDM Hukum dan HAM. Saya mengambil contoh keterbatasan sumber daya  pada Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan yang hanya mampu mampu menyelenggarakan 4 kelas yang berisi 40 orang per tahunnya. Dengan  kondisi  kurang lebih 2000 pejabat struktural eselon IV, III dan II sudah menempati jabatannya tapi belum mengikuti diklat kepemimpinan, artinya  butuh  kurang lebih 10 tahun untuk menyelesaikan pelatihannya. Untuk itu BPSDM Hukum dan HAM bekerja sama selama 2 tahun dengan 23 Balai Diklat dari Kementerian / Lembaga lain dari seluruh Indonesia, kurang lebih 2000 pejabat struktural berhasil menyelesaikan pelatihan di tahun ini,” ucap Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Iwan Kurniawan.

Kabadan mengambil contoh lainnya dengan menyasar pertanyaan terkait  jumlah pelatihan yang dibutuhkan 11 Unit Eselon 1 Kementerian Hukum dan HAM serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

”Saya berharap melalui Rakor ini  dapat menghasilkan Roadmap  bagi pengembangan pegawai  yang berisikan  jenis, syarat pelatihan, jumlah peserta yang sudah dan belum mengikuti pelatihan,”tegas Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Iwan Kurniawan.(***/FerdinandRanti)

Comment

Leave a Reply

News Feed