Manado – Suatu ketika ada orang bertanya kepada Sun Tzu (filsuf yang hidup pada Zaman Musim Semi dan Gugur pada masa Tiongkok Kuno). Apa yang membuat suatu negara kuat.
Sun Tzu menjawab, ada 3 hal. Pertama angkatan bersenjata kuat, kedua rakyat tidak kelaparan dan ketiga pemimpin yang dapat dipercaya.
Ketika ditanya, jika hanya 2 hal apa yang harus negara miliki. Jawab Sun Tzu lagi, pertama rakyat tidak kelaparan dan kedua pemimpin yang dapat dipercaya.
Lalu ditanya lagi, jika hanya 1 hal, apa yang harus dimiliki negara. Jawabnya, pemimpin yang dapat dipercaya.
Nilai dan ‘ilmu tinggi’ ini disampaikan Wakil Gubernur Steven Kandouw kepada para Kepala Desa pada Sosialisasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat di Lingkungan Pemprov Sulut, Selasa (13/06/2023) di Hotel Ibis Manado.
Menurut Wagub, ibarat negara, kepala desa adalah presiden. Jadi harus menjadi role model dan memberi contoh.
“Anda tokoh masyarakat tolong dijaga kekudusan. Plato bilang untuk melihat tabiat asli seorang beri dia jabatan. Karena ketika dia mendapatkan jabatan dari rendah hati bisa berubah menjadi sombong. Karena desa menjadi bagus semua ada di tangan kepala desa,” ujarnya.
Kandouw lalu mengingatkan para kepala desa untuk memperhatikan integritas dan akuntabel jika ingin menjadi pemimpin yang dipercaya masyarakat.
Kedua prinsip itu, kata wagub, harus dilakukan agar kepala desa terhindar dari Aparat Penegak Hukum (APH). Seperti di Kabupaten Minahasa, ia mencontohkan sudah ada lima kepala desa masuk penjara.
“Ini dua hal penting. Tadi saya dibisik dana desa naik terus. Kalau otaknya rampok, rampok jalan. Saya underline, akuntabel dan integritas. Pengalaman saya pengelolaan keuangan kalau tak diawasi bahaya. Sedangkan diawasi masih ditelap apalai tak diawasi,” tegas Wagub Kandouw.
Selain dua hal tersebut, Wagub Kandouw meminta para pengelola keuangan di desa mengutamakan transparansi.
“Tidak boleh tutup-tutupi dana yang masuk. Kalau perlu day by day disampaikan ke masyarakat,” ujarnya.
Prinsip transparansi, sambung Wagub Kandouw, harus diketahui semua pihak di desa.
“Melibatkan semua masyarakat atau partisipatif. Harus duduk sama-sama supaya ada sense of beloing rasa memiliki ada. Jadi, segala sesuatu libatkan. Kalau perlu bikin rapat desa,” terangnya.
Orang nomor dua di Bumi Nyiur Melambai ini pun menegaskan untuk para kepala desa membuat program yang sustainable (berkelanjutan).
“Alangkah baiknya berkelanjutan. Konretnya seperti efek dana desa 2020-2030 masih dapat dirasakan outcome (guna). Misalnya jalan, dirasakan sampai sekarang. Jangan bikin hanya enam bulan rusak, saluran mantap,” kata Wagub.
Mantan Ketua DPRD Sulut ini melanjutkan, para pengelola dana desa ikut fokus pada program inflasi dan stunting, yang menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo.
Wagub Sulut ini kemudian meminta kepala desa menjaga kearifan lokal. Harus dilakukan identifikasi kearifan lokal.
“Contoh kayu dengan diameter satu meter buat hukum ada tidak boleh dipotong. Begitu mata air harus dijaga, buat aturan adat tidak boleh ada bangunan dekat mata air. Begitu juga budaya menjodohkan anak usia dini dihilangkan, buat aturan adat tidak boleh menjodokan anak usia dini. Karena melanggar HAM dan tidak baik untuk kesehatan,” ungkap Wagub.
Wagub meminta kebudayaan lokal harus dijaga dan dilestarikan. Seperti bahasa lokal, tarian adat dan pelestarian lingkungan.
“Sosialisasi ini sangat penting mengingatkan kepala desa membuat hal-hal original di desa anda yang tidak memilki desa lain,” sebut Wagub.
Selain itu, Wagub Kandouw mendorong hukum adat jangan menjual tanah ke orang di luar desa. Karena survei kemiskinan Sulut rendah karena semua masyarakat Sulut memiliki tanah.
“Buat hukum adat ke orang luar dilarang beli tanah. Nantinya akan menjadi buruh tani di tempat sendiri,” ujarnya.
Wagub juga mengingatkan kepala desa agar menggunakan dana desa membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, seperti penanganan stunting, pengendalian inflasi dan pendidikan.
“Dorong keterlibatan masyarakat desa untuk memproduksi sendiri barang konsumtif. Seperti tanam sayuran, bawang rica, tomat dan beras untuk mengendalikan inflasi. Kemudian melakukan identifikasi jumlah anak yang kurang gizi untuk diberikan bantuan susu. Juga anak-anak yang kurang mampu diidentifikasi untuk mendapatkan bantuan pendidikan. Setelah itu baru untuk kegiatan yang lain,” kata Wagub.
Wagub kemudian menutup sambutannya dengan satu peribahasa : ‘Gajah mati meninggalkan gading, Harimau mati meninggalkan belang dan Kepala Desa mati meninggalkan nama’.
“Nama baik sangat penting. Harta bisa dicari, istri hilang (meninggal) bisa dicari ganti. Tapi nama baik, sekali rusak akan sangat sulit memperbaikinya,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri, Asisten I Denny Mangala, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sulut Jemmy Kumendong, para kepala desa se Sulut.
