Minsel – Opini disclaimer dari BPK yang tersemat pada pengelolaan keuangan di Minsel, bukan lagi dianggap sebagai pelajaran berharga. Namun pukulan telak sekaligus dianggap sebagai bukti dari kegagalan untuk melakukan perbaikan terkait hasil evaluasi BPK.
Pasalnya, opini BPK berupa discalimer, bukan baru sekali saja didapat oleh Pemkan Minsel tetapi sudah yang ke tiga kalinya. Bahkan kalau tidak ada tindakan yang frontal, kemungkinan akan berlanjut hingga tahun depan.
Hal tersebut dimungkinan bila rekomendasi tidak juga ditindaklanjuti. Sebab seperti diketahui, selama ini yang menjadi momok LHP berupa tindaklanjut tersebut.
“Sampai kapanpun Minsel akan mendapatkan ‘hadiah’ disclaimer, kalau apa yang direkomendasikan tidak ditindaklanjuti. Termasuk administrasi dari aset yang memang buruk. Untuk itu, bupati harus tegas terhadap kabinetnya. Siapa yang tidak mampu harus diganti. Sebagai contoh, kalau sampai beberapa bulan ke depan progresnya rendah atau dibawah ratarata. Sebaiknya langsung dilakukan pergantian,” pinta tokoh muda Henly Tuela, kemarin.
Namun Tuela mendug, lesunya pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjalankan tugas dikarenakan minimnya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
“Kalau sudah begini memang situasi sulit. Dan dari informasi, dimana dana untuk SKPD juga sangat kecil sehingga mereka kesulitan bergerak disebabkan minimnya dana operasional,” kuncinya.(Jufan Dissa)
