Manado – Tudingan masyarakat yang menyebut sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Sulut dikuasai kroni gubernur dan petinggi Sulut lainnya dibantah Wakil Gubernur Sulut.
Saat peresmian penggunaan kantor LPSE, Rabu (03/12/14), Wagub Sulut, Djouhari Kansil menegaskan bahwa tidak ada intervensi kepada pegawai LPSE untuk memenangkan vendor tertentu dalam lelang proyek. “Saya saja dalam sidak di sejumlah proyek sering bertanya siapa kontraktornya karena saya benar-benar tidak mengetahui,” ungkapnya.
Meski tidak secara eksplisit memberikan jaminan bahwa proses lelang proyek bersih bebas unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), namun Wagub secara tegas menyatakan tidak ada vendor terkait kroni petinggi Pemprov Sulut.
Di kesempatan yang sama, Wagub mengingatkan agar penyelenggara LPSE dalam menyiapkan sistem layanan pengadaan secara elektronik harus mengedepankan transparansi, serta tifdak main-main dengan masyarakat. “Sebagai birokrat anda harus mampu menjaga integritas yang kokoh sehingga bisa berlangsung dengan baik, serta menjamin masa depan karier anda,” tegas kansil.
Ia juga berharap agar pengelola gedung LPSE untuk dapat merawat dengan baik, supaya tetap menarik semua yang memanfaatkannya, sembari mengingatkan petugas yang melayani hendaknya harus menampilkan senyum kepada masyarakat yang berkunjung.
