Mitra-Operasional sejumlah perusahaan tambang di daerah Minahasa Tenggara (Mitra) terus menuai sorotan warga.Kurangnya koordinasi pihak perusahaan dengan warga sekitar jadi pemicu utama. Warga gerah. Pasalnya, sederet perusahaan tambang yang telah beroperasi selama ini di nilai ‘cuek’ dan tak mau transparan dengan masyarakat sekitar soal metode kerja perusahaan-perusahaan tersebut. Tak heran, sikap S̤̥̈̊ĕρ̥̥erti ini sering berbuah konflik antar warga dan pihak perusahaan.
Tak ingin hal seperti itu terus berulang-ulang terjadi, warga pun meminta manajemen perusahaan tambang untuk dapat bersikap terbuka kepada masyarakat. PT Hakian Wellem Rumansi (HWR) adalah salah satu dari sekian perusahaan yang dikritisi warga.
“Perusahaan tersebut harus bersikap terbuka pada masyarakat. Jangan seperti perusahaan lainnya yang tidak transparan. Paling tidak harus ada kejelasan bagaimana dan kemana operasional perusahaan ini, supaya semua warga tahu,” kritik Angki Matu, salah satu personil Solidaritas Hijau Pencinta Alam (SHPA) Minahasa Tenggara (Mitra).
Dia membeber, konflik antara rakyat versus perusahaan tambang umumnya disebabkan karena perusahaan bersikap tertutup. Untuk itu, kata dia, perlu ada sosialisasi dalam tiap tahapan. “Harus dikomunikasikan dengan warga,” celotehnya.
Matu mendapat informasi, PT HWR yang diketahui akan segera beroperasi di wilayah Ratatotok ini.Sementara melakukan pembebasan lahan penambang emas tanpa ijin (PETI) di area seluas 100 Hektare dari Pasolo Padang hingga Lobohan.
Dia mendesak segera diadakan sosialisasi Amdal usai pembebasan lahan.Sebuah Perusahaan Tambang harus memiliki desain yang baik yakni ramah lingkungan, berkontribusi bagi pembangunan selain tentunya menguntungkan bagi Perusahaan. “Jangan hanya cari untung, namun merusak lingkungan,” tukasnya.
