Tomohon – Sudah dua tahun berturut-turut, Pemkot Tomohon memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) untuk LHP tahun 2013 dan 2014. Tak heran jika untuk tahun 2015, pemerintahan
Walikota Jimmy Eman ini mengincar opini WTP Murni
” Memang sesuai arahan BPK RI masalah yang timbul diantaranya adalah aset daerah yang belum bisa
ditelusuri. Aset daerah yang rata-rata sudah lama dan tua kemungkinan besar membuat administrasi
pencatatanya tidak tertib. Hingga kini banyak aset yang harga atau nilai perolehannya tidak
diketahui atau keberadaannya tidak ada. Namun kami sudah menertibkan masalah ini yakni masalah
asset dengan Pemkab Minahasa. Jadi untuk LHP tahun 2015 semoga WTP tanpa catatan atau murni bisa
didapat,” kata Walikota akhir pekan lalu.
Diketahui BPK RI telah usai melakukan pemeriksaan selama 60 hari pada Jumat pekan lalu.
Pada Tahun 2013 dan 2014 Pemkot Tomohon memperoleh opini WTP DPP (Dengan Paragraf Penjelas).
“Pemeriksaan kali ini di fokuskan pada pengelolaan administrasi pada bidang aset daerah. Sebelum
opini disampaikan BPK, ada beberapa rekomendasi yang harus di tindaklanjuti. Pemkot akan
menindaklanjuti sebelum 30 Mei 2016,”tukas Walikota.
Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Pemkot Tomohon, Dr Dolvien Karwur mengakui, standar pemeriksaan BPK semakin diperketat, sehingga pihaknya tak gampang untuk mengelola keuangan administrasi.
“Masalah asset yang kami prioritaskan. Namun seusai arahan Bapak Walikota, kami sudah berusaha semaksimal mungkin sehingga kami optimis minimal bisa mempertahankan opini WTP,” ujar Karwur. (mar)
