Manado – Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Talaud Elly Engelbert Lasut dan Wakil Bupati Mochtar Arunde Parapaga (E2L-MAP) akan berakhir pada bulan September tahun ini.
E2L-MAP yang baru saja dilantik tahun 2020, akan mengakhiri masa jabatan bersama dengan Bupati Mitra James Sumendap, Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara, Bupati Bolmut Depri Pontoh, Bupati Sitaro Evangeline Sasingen dan Bupati Minahasa Royke Oktavian Roring (ROR).
Ketua DPRD Talaud Semuel Bentian menegaskan pihaknya patuh terhadap Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.
“Prinsipnya lembaga DPRD mendukung dan menjalankan peraturan dan penjelasan dari Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 itu,” kata Semuel Bentian, Selasa (21/3).
Meski begitu, dia mengaku pihaknya sampai saat ini belum menerima surat tembusan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut).
“Tetapi kalau sudah ada dan diperintahkan, kami menjalankan sesuai petunjuk undang-undang,” tuturnya.
Dia menjelaskan, mekanisme penyampaian pemberhentian kepala daerah akan dilakukan jika sudah ada surat dari Pemprov Sulut.
“Biasanya gubernur akan memanggil enam kepala daerah ini terlebih dahulu untuk pemberitahuan secara resmi, selanjutnya DPRD sebagai lembaga legislatif akan memberitahukan lewat paripurna pemberhentian 3 bukan sebelum masa jabatan berakhir,” jelasnya.
Kementrian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat terkait Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi Utara hasil Pilkada serentak tahun 2018.
Surat yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Utara ini dikeluarkan tanggal 30 Januari 2023 dan ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Suhajar Diantoro.
Dalam surat tersebut memuat balasan atas surat Sekprov yang berisi permohonan arahan Mendagri terhadap pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di 8 Kabupaten/Kota di Sulut yakni, Kabupaten Sitaro, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolmut, Kabupaten Talaud, Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Bolaang Mongondow.
Bahwa dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 , Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, diatur ketentuan dalam pasal 201 ayat 4 ditegaskan bahwa, Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018.
Pasal 5, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.
Berpedoman pada hal tersebut maka Bupati/Walikota di 6 Kabupaten/Kota tersebut di atas hasil Pilkada serentak tahun 2018 masa jabatan berakhir tahun 2023.
Gubernur Sulawesi Utara sebagai wakil pemerintah pusat di daerah selanjutnya akan menunjuk Penjabat sebagaimana diatur dalam UU 10 tahun 2016.
Asisten 1 bidang Pemerintahan dan Kesra Sekdaprov Sulut, Denny Mangala kepada wartawan, Senin (20/03/2023) membenarkan adanya surat Kemendagri tersebut.
Menurut dia, 5 Bupati/Walikota yakni, Sitaro, Minahasa, Mitra, Kotamobagu dan Bolmut masa jabatan akan berakhir tanggal 26 September 2023. Sementara Talaud, juga akan berakhir tahun ini berdasarkan perintah Undang-Undang dan surat arahan Mendagri.
Berdasarkan aturan, Gubernur mengusulkan 3 nama tiap kabupaten/kotq ke Mendagri untuk menjadi calon Penjabat di 6 kabupaten/kota yang Bupati/Walikota-nya berakhir masa jabatan.
