Inflasi Kotamobagu Tembus 7,05 Persen, BI dan Pemkot Perkuat Mitigasi Risiko Pangan Jelang Nataru hingga Awal 2027

Kotamobagu – Laju inflasi di Kota Kotamobagu mencatatkan angka yang jauh melampaui target nasional, memicu langkah sigap dari Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah daerah untuk meredam gejolak harga pangan.

Hingga Oktober 2026, inflasi tahunan (year on year/yoy) Kotamobagu menembus level 7,05 persen, lebih dari dua kali lipat sasaran inflasi nasional yang dipatok pada kisaran 2,5±1 persen.

Tingginya tekanan harga tersebut menjadi fokus utama dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kotamobagu Tahun 2026 yang digelar bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (17/11/2026).

Forum strategis yang dibuka langsung oleh Wali Kota Kotamobagu Weny Gaib ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat, Deputi Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara Darmawan T.B. Hutabarat, unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta jajaran perangkat daerah.

Deputi Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara, Darmawan T.B. Hutabarat, memaparkan bahwa selain angka tahunan sebesar 7,05 persen, inflasi Kotamobagu pada Oktober 2026 juga tercatat sebesar 0,37 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan mencapai 7,20 persen secara tahun kalender (year to date/ytd).

Darmawan menjelaskan, lonjakan indeks harga konsumen di wilayah tersebut terutama didorong oleh gejolak harga pada kelompok komoditas hortikultura, khususnya cabai rawit, tomat, dan lemon. Kondisi ini diperparah oleh faktor iklim ekstrem yang masih membayangi sektor pertanian.

“Tantangan pengendalian harga semakin berat akibat fenomena El Nino sangat kuat. Dampak kekeringan telah memengaruhi produktivitas hortikultura, sementara peralihan menuju musim hujan berpotensi menimbulkan gangguan produksi akibat penyakit tanaman dan kerontokan bunga,” ujar Darmawan dalam forum tersebut.

Melihat siklus tanam dan panen yang ada, BI memproyeksikan tekanan inflasi dari komoditas hortikultura masih berpotensi berlanjut hingga awal tahun 2027, beriringan dengan peningkatan permintaan musiman menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Menyikapi tingginya tekanan inflasi, Wali Kota Kotamobagu Weny Gaib menegaskan bahwa stabilisasi harga merupakan prioritas utama pemerintah daerah guna menjaga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi lokal. Ia menginstruksikan seluruh jajaran TPID untuk bertindak cepat, tepat, dan terkoordinasi dalam memantau pasokan bahan pokok serta mendeteksi risiko kelangkaan sejak dini.

Untuk meredam lonjakan harga secara struktural, BI dan Pemkot Kotamobagu merumuskan sejumlah langkah intervensi dari sisi hulu hingga hilir:
Penguatan Produksi Hulu: BI mendorong peningkatan kapasitas produksi pangan lokal melalui rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi lahan tidur, serta penerapan teknologi pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Efisiensi Distribusi dan Infrastruktur: Pembenahan konektivitas koridor pangan menjadi perhatian, termasuk penataan akses distribusi di titik krusial seperti Pasar 23 Maret Kotamobagu.

Sistem Peringatan Dini: Optimalisasi neraca pangan daerah didorong agar berfungsi sebagai early warning system sehingga intervensi kebijakan dapat dilakukan secara presisi sebelum terjadi lonjakan harga.

Peran Strategis BUMD Pangan: Mengingat posisi Kotamobagu sebagai pusat perdagangan dan distribusi di kawasan Bolaang Mongondow Raya, pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan diarahkan menjadi agregator dan integrator pasokan dari berbagai sentra produksi guna menjamin ketersediaan stok.

Melalui sinergi kebijakan moneter dan fiskal daerah yang diperkuat dalam HLM TPID ini, BI dan Pemkot Kotamobagu optimistis dapat meredam ekspektasi inflasi jelang Nataru sekaligus mengamankan pasokan pangan masyarakat hingga kuartal pertama 2027.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan