Manado – Polemik ketidakhadiran perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) dalam acara pelantikan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulut akhirnya terkuak.
Penyebabnya ternyata pembangkangan tugas oleh Kepala Dinas Perkebunan Sulut, Darwin Muksin (Ipeh), yang menolak pendelegasian dari pimpinan untuk hadir di acara tersebut.
Sumber resmi di Kantor Gubernur Sulut mengonfirmasi bahwa Pemprov Sulut telah menerima undangan resmi dari MUI Sulut.
Menurut sumber, Pemprov Sulut telah menugaskan Darwin Muksin untuk mewakili. Namun, Darwin dikabarkan menolak tugas tersebut dengan alasan harus menghadiri kegiatan di lapangan KONI Sario.
Sumber mengakui, sempat terjadi miskomunikasi karena ternyata Darwin menolak penugasan tersebut.
Akibat dari miskomunikasi ini, Gubernur Sulawesi Utara kena getahnya. Gubernur YSK menjadi sasaran berbagai tudingan miring dari masyarakat dan kalangan terkait.
Namun dengan gentleman dan sikap ksatria, Gubernur Sulut Yulius Selvanus menyelesaikan miskomunikasi ini.
Sikap terpuji ditunjukkan orang nomor satu Sulut. Tanggung jawab atas polemik yang terjadi ia pikul sendiri tanpa menyalahkan anak buahnya.
Ia bahkan dengan jiwa besar meminta maaf atas miskomunikasi yang terjadi ini. Alhasil, orang nomor satu Sulut ini mendapat apresiasi.
Langkah bijak ini langsung menuai pujian dari berbagai pihak.
Apresiasi dari MUI: Komunikasi Kunci Kemajuan Sulut
Ketua Dewan Pertimbangan MUI Sulut, KH Abdul Wahab Abdul Gafur, secara khusus bertemu Gubernur YSK untuk menyelesaikan isu ini.
Ia memuji keterbukaan gubernur sebagai langkah positif.
“Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, saya merasa perlu datang. Dan hari ini kita melihat keterbukaan Pak Gubernur. Komunikasi memang sangat penting,” ujar KH Abdul Wahab.
Menurutnya, persoalan ini murni akibat tersendatnya komunikasi, bukan niat buruk.
“Sudah plong semua. Apa yang terjadi kemarin, Alhamdulillah sudah jelas. Mungkin kita juga terlalu terpaku pada aturan protokoler. Kadang bukan hanya minta waktu, tapi bagaimana bisa menyesuaikan waktu Pak Gubernur,” tambahnya.
KH Abdul Wahab menegaskan bahwa hasil pertemuan ini akan disampaikan ke seluruh pengurus MUI yang baru dilantik.
MUI juga berkomitmen mendukung program kerja Gubernur YSK untuk kemajuan Sulut.
“Insyaallah akan ada pertemuan dengan seluruh pengurus MUI yang baru. Kita akan duduk bersama,” tutupnya.
Tindakan Tegas, Edaran Sekorov : Wajib Patuh Delegasi Tugas
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan (TUP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sulut, Christian Pongdatu, kepada wartawan, Rabu (18/2/2026) mengungkapkan respons tegas dari pimpinan.
Akibat pembangkangan tugas oleh oknum Kadis Perkebunan, Sekretaris Provinsi telah menerbitkan edaran yang mewajibkan seluruh pejabat eselon wajib patuh pada pendelegasian tugas dari pimpinan.
“Edaran ini untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Disiplin protokoler harus diutamakan,” kata Christian Pongdatu.
Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi birokrasi Sulut: komunikasi dan kepatuhan adalah pondasi hubungan harmonis antara pemerintah dan organisasi keagamaan.
Dengan penyelesaian damai ini, diharapkan sinergi Pemprov Sulut dan MUI semakin kuat untuk Sulut Maju.
