Manado – Pemerintah Kota Bitung dan Bank Indonesia Sulawesi Utara (BI Sulut) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Tateli Resort, Sabtu (7/2/2026).
Kegiatan ini mengevaluasi kinerja digitalisasi pajak dan retribusi daerah, mengungkap penurunan indeks meski transaksi QRIS melonjak tajam sepanjang 2025.
Hadir Wali Kota Bitung Hengky Honandar, pimpinan OPD pengelola pajak-retribusi, serta Kepala KPw BI Sulut Joko Supratikto.
Forum ini jadi panggung evaluasi Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Championship TP2DD 2025, sebagai fondasi kebijakan digital ke depan.
Fokus utama: tingkatkan kanal pembayaran non-tunai bagi pemda dan warga.
Wali Kota Hengky Honandar menekankan urgensi transformasi ini.
“Digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Melalui elektronifikasi transaksi, Pemerintah Kota Bitung ingin menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan,” ujarnya tegas.
Namun, data paparan Joko Supratikto menunjukkan tantangan. Indeks ETPD Bitung Semester I-2025 hanya 90,25% (kategori “Digital”), turun dari 93,75% di Semester II-2024. Championship TP2DD juga anjlok dari 62,91 (2024) menjadi 49,07 (2025).
“Dinamika ini menunjukkan bahwa transformasi digital membutuhkan konsistensi kebijakan dan penguatan implementasi secara berkelanjutan, tidak hanya pada ketersediaan sistem tetapi juga pada pemanfaatannya oleh masyarakat,” kata Joko.
Ada kabar cerah di tengah penurunan itu. Transaksi QRIS di Bitung 2025 capai 2,39 juta kali dengan nilai Rp272,95 miliar—naik drastis dari 1,24 juta transaksi (Rp145,15 miliar) di 2024.
Tren ini terdongkrak event besar daerah yang sinergikan QRIS, buka peluang masif untuk pajak digital.
Penurunan peringkat disebabkan kurangnya kanal digital, rendahnya utilisasi warga, inkonsistensi kebijakan, dan koordinasi OPD yang perlu diperkuat.
Pemkot Bitung dan BI Sulut komit perkuat sinergi. Mereka ajak masyarakat aktif pakai non-tunai untuk pajak-retribusi, guna bangun keuangan daerah yang efisien, transparan, dan sustainable—dukung pembangunan Bitung jangka panjang.
Transformasi ini bisa jadi game changer bagi ekonomi lokal. Siapkah Bitung jadi kota cashless terkencang di Sulut?
