Manado – Suasana haru bercampur kecewa menyelimuti prosesi pelantikan pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yang digelar di Aula Mapalus kantor gubernur, Kamis (11/6/2026) sore.
Acara yang seharusnya menjadi momen kebanggaan bagi para pejabat terpilih ini menyisakan catatan pahit bagi sejumlah pegawai yang telah lama menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Berdasarkan pantauan di kantor gubernur, puluhan pegawai yang sudah mengemban tugas sebagai Plt selama berbulan-bulan bahkan lebih dari satu tahun, tidak masuk dalam daftar nama yang dilantik.
Jabatan yang mereka jalankan selama ini ternyata diisi oleh nama-nama baru yang ditunjuk untuk mengisi posisi secara definitif.
Kekecewaan sulit disembunyikan dari raut wajah para pejabat Plt tersebut. Mereka yang telah berjuang mengurus tugas dan tanggung jawab jabatan tersebut, sering kali tanpa dukungan status resmi, kini harus melihat orang lain yang memegang jabatan yang sudah mereka kelola sekian lama.
“Kami sudah bekerja sungguh-sungguh selama lebih dari satu tahun, mengurus semua urusan jabatan ini. Namun akhirnya jabatan tetap diberikan kepada orang baru. Tentu ada rasa kecewa,” ungkap salah satu pegawai yang enggan disebutkan namanya setelah acara berakhir.
Sumber dari BKD menjelaskan bahwa penunjukan pejabat didasarkan pada hasil penilaian kinerja, kompetensi, serta prosedur mutasi dan pengisian jabatan yang berlaku secara ketat.
Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya dapat meredam kekecewaan para pejabat Plt yang merasa pengabdiannya belum mendapatkan pengakuan yang setimpal.
Kejadian ini menjadi sorotan di kalangan pegawai Pemprov Sulut, memicu diskusi mengenai transparansi dan keadilan dalam pengisian jabatan struktural.
Banyak yang berharap ke depannya, masa bakti dan kinerja nyata para pejabat Plt lebih diperhatikan agar tidak menimbulkan rasa kecewa yang dapat memengaruhi semangat kerja dalam melayani masyarakat Sulawesi Utara.
