Manado – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara mempertegas komitmen bersama untuk mempercepat transformasi digital pengelolaan keuangan daerah, guna mendorong tata kelola yang lebih transparan, efisien, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Langkah strategis ini dibahas dalam forum High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Kantor Bupati Sitaro, Rabu (29/7/2026). Forum ini menjadi wadah konsolidasi pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan sektor perbankan untuk mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Pertemuan dipimpin Pelaksana Tugas Bupati Sitaro Heronimus Makainas, didampingi Plh Sekretaris Daerah Eddy Salindeho, serta dihadiri Kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto, Pemimpin Bank SulutGo Cabang Siau Cheryl L. Humiang, beserta seluruh anggota TP2DD dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait.
Dalam paparannya, Joko Supratikto menyampaikan bahwa upaya digitalisasi di Sitaro telah menunjukkan tren yang menggembirakan. Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kabupaten Sitaro pada Semester II tahun 2025 bahkan telah meraih predikat Digital.
Namun demikian, Joko menegaskan capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata kabupaten/kota lain di wilayah Sulawesi Utara. Perkembangan selama periode 2024–2025 memang tumbuh lebih baik dibandingkan rata-rata daerah lain, namun kecepatan implementasi masih perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan manfaat digitalisasi.
“Meskipun menunjukkan tren positif, capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Diperlukan komitmen pimpinan daerah dan sinergi antarpemangku kepentingan untuk mempercepat implementasi ETPD,” ujar Joko.
Manfaat yang diharapkan dari percepatan ini bukan sekadar peralihan alat pembayaran, melainkan terciptanya efisiensi biaya dan waktu, pengawasan anggaran yang lebih ketat, serta transparansi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
Untuk mempercepat langkah tersebut, Joko menjabarkan sejumlah arahan strategis: peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), pemberian insentif transaksi nontunai, hingga penyusunan rencana aksi yang terukur dan terarah.
Dalam diskusi, sejumlah perwakilan OPD mengakui masih ada kendala nyata di lapangan. Kebiasaan masyarakat yang sejak lama terbiasa bertransaksi tunai, ditambah dengan keterbatasan infrastruktur pendukung di beberapa wilayah kepulauan, menjadi penghambat utama perluasan adopsi pembayaran digital.
Menanggapi hal itu, Joko menegaskan bahwa penyediaan kanal pembayaran yang mudah diakses harus berjalan beriringan dengan dorongan insentif agar masyarakat semakin nyaman dan terdorong beralih ke transaksi nontunai.
Sementara itu, Plt Bupati Sitaro Heronimus Makainas sangat mengapresiasi dukungan penuh Bank Indonesia yang terus mendorong transformasi digital di daerahnya. Ia menegaskan kolaborasi ini bukan sekadar kewajiban prosedural, melainkan investasi jangka panjang bagi pelayanan warga.
“Muaranya adalah program ini berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegas Heronimus Makainas.
Menutup forum, Makainas mengeluarkan tiga arahan strategis bagi TP2DD Sitaro:
1. Memperkuat strategi optimalisasi ETPD secara terintegrasi mulai dari proses, keluaran, hingga dampak yang dirasakan masyarakat;
2. Mempererat sinergi pemerintah daerah dengan sektor perbankan untuk mempercepat implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
3. Memperluas elektronifikasi secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kesiapan infrastruktur serta karakteristik dan perilaku transaksi masyarakat setempat.
Langkah ini menjadi fondasi penting bagi Sitaro untuk bertransformasi menjadi daerah yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital, sekaligus menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan daerah ke depannya.
