Manado – Transformasi ekonomi dan keuangan digital bukan sekadar mengikuti tren, melainkan jalan utama menuju produktivitas yang lebih tinggi, efisiensi yang nyata, serta pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Demikian ditekankan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, saat membuka Casual Talk bertema “Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital untuk Mendukung Produktivitas Ekonomi” dalam rangkaian FEKDI x IFSE 2026 di Jakarta.
Ricky menegaskan bahwa penguatan ekonomi dan keuangan digital di daerah tidak bisa disamaratakan—harus disesuaikan dengan potensi, kesiapan, dan karakteristik masing-masing wilayah agar manfaatnya benar-benar dirasakan.
“Penguatan EKD di daerah harus memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui peningkatan efisiensi, penciptaan nilai tambah, dan penguatan daya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Ricky.
Sinergi antara pusat dan daerah menjadi penopang utama, mengingat tingkat literasi dan kapasitas digital tidak sama di setiap wilayah. Kerja sama semua pihak menjamin manfaat digitalisasi dapat menjangkau seluas-luasnya lapisan masyarakat.
Di Sulawesi Utara, transformasi ini berjalan nyata dan terukur. Melalui sinergi Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), seluruh kabupaten/kota di Sulut hingga Semester I 2026 telah berada pada tahap digital dalam pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Berbagai kanal pembayaran digital—mulai dari QRIS, Kartu Kredit Indonesia, hingga transaksi melalui e-commerce—terus diperluas pada layanan publik, penerimaan, maupun pengeluaran daerah. Tujuannya jelas: layanan makin cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah.
Dorongan juga dilakukan melalui program KATALIS P2DD yang fokus pada peningkatan kapasitas dan literasi digital masyarakat. Hasilnya terlihat jelas hingga Agustus 2026:
– ✅ Pengguna QRIS di Sulut: 634.188 orang
– ✅ Merchant/pelaku usaha: 401.878 unit
Cakupannya meluas mencakup UMKM, perdagangan, pariwisata, transportasi, hingga layanan publik. Semakin banyak warga yang bertransaksi tanpa tunai berarti semakin cepat roda ekonomi berputar, biaya efisiensi turun, dan peluang usaha makin terbuka lebar.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulut menegaskan, angka-angka ini bukan tujuan akhir—melainkan awal dari dampak yang lebih besar. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terus didorong agar digitalisasi tidak sekadar memperbanyak transaksi, tetapi benar-benar meningkatkan produktivitas, menghubungkan potensi lokal ke pasar yang lebih luas, serta mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Digitalisasi bukan tentang teknologi semata, melainkan tentang bagaimana teknologi itu mengangkat kesejahteraan setiap warga Sulut,” demikian pesan yang dikukuhkan dalam langkah bersama ini.
