Ironi Pedas di Bumi Nyiur Melambai, Kala Kemarau Ekstrem Membakar Dapur dan Melambungkan Inflasi Sulawesi Utara

Manado – Aroma pedas rica (sebutan lokal untuk cabai rawit) adalah detak jantung kebudayaan Sulawesi Utara. Di daerah ini, kuliner tanpa sengatan rasa pedas bagaikan sayur tanpa garam.

Namun, memasuki pertengahan September 2026, rasa pedas itu berubah menjadi komoditas mewah yang mencubit dompet dan memaksa otoritas moneter daerah bersiaga penuh. Kekeringan ekstrem yang dipicu anomali cuaca telah memutus rantai pasok lokal, melambungkan harga cabai rawit hingga Rp145.000 per kilogram [berdasarkan pantauan wartawan, Senin 14/09/2026], dan menempatkan ketahanan pangan daerah dalam ujian terberatnya tahun ini.

Di sudut kantor gubernur Sulut, Seflin Siwu (43) tampak cekatan menyeka bulir keringat di dahinya sembari menata dagangan makanan siap saji miliknya. Ibu dua anak ini merupakan satu dari ratusan pelaku UMKM kuliner di Manado yang berada di garis depan hantaman inflasi.

Bagi Seflin,meroketnya harga rica bukan sekadar angka statistik di atas kertas laporan Bank Indonesia, melainkan ancaman nyata bagi kelangsungan dapur rumah tangganya.

Setiap pagi, Seflin dihadapkan pada dilema ekonomi yang pelik: mengurangi takaran pedas pada masakan yang bisa membuat pelanggan setianya lari, atau mempertahankan cita rasa otentik Manado namun harus menanggung kerugian. Rica adalah nyawa dari kuliner lokal; tanpanya, ikan saos, ayam bumbu RW, atau dabu-dabu buatan Seflin kehilangan daya pikatnya.

“Jelas kami menjerit. Pendapatan harian bersih saya merosot sampai 40 persen karena modal tersedot habis hanya untuk beli rica. Mau menaikkan harga jual makanan, saya takut pelanggan tidak mau datang lagi karena daya beli mereka juga sedang susah. Saya beli rica hampir setiap hari untuk jualan makanan. Kalau terus naik, sulit bagi kami untuk bertahan. Saya bingung bagaimana harus membayar uang sekolah anak,” tutur Seflin dengan tatapan mata yang berkaca-kaca (14/09/2026).

Sementara itu di salah satu lapak di pasar Bersehati Manado, Ando, seorang pedagang cabai eceran, hanya bisa menatap nanar tumpukan rica yang sepi pembeli.

“Pasokan dari tingkat petani lokal sudah tidak ada sama sekali akibat cuaca panas tinggi. Kami terpaksa menggantungkan pasokan dari Gorontalo. Biaya logistiknya tinggi, jadi kalau begini terus, harga bisa naik lagi,” keluhnya [14/09/2026].

Ketergantungan akut pada pasokan luar daerah ini menjadi katalis utama yang mentransmisikan kejutan pasokan (supply shock) menjadi lonjakan harga di tingkat konsumen.

Dampak Berantai Lonjakan Harga Rica:
[Kekeringan Ekstrem] ➔ [Gagal Panen Lokal] ➔ [Biaya Logistik Luar Daerah Naik] ➔ [Harga Rica Rp145.000/kg] ➔ [Margin UMKM Kuliner Tergerus 40%]

Realitas pahit yang dihadapi Yesi dan Ando mencerminkan tekanan inflasi yang sedang terjadi di tingkat provinsi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara, Joko Supratikto, mengungkapkan bahwa inflasi kumulatif Sulawesi Utara hingga Agustus 2026 telah mencatatkan angka 3,68 persen (year to date/ytd).

Angka tersebut secara signifikan telah melewati batas atas sasaran inflasi nasional sebesar 3,50 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Secara bulanan (month to month/mtm), inflasi Agustus berada di angka 0,29 persen, dan cabai rawit menjadi aktor utamanya dengan memberikan andil sebesar 0,33 persen terhadap inflasi.

“Kenaikan harga ini tidak terlepas dari penurunan produksi di daerah sentra pasokan, baik Gorontalo maupun sentra produksi lokal Sulawesi Utara,” jelas Joko, Senin (14/09/2026).

Faktor cuaca memperburuk situasi secara dramatis. Data klimatologi menunjukkan curah hujan berada pada kriteria rendah di sebagian besar wilayah Sulut.

“Hari tanpa hujan telah mencapai kategori sangat panjang di 131 lokasi dan bahkan kategori ekstrem di 12 lokasi. Dengan masih terdapat empat bulan hingga akhir tahun serta periode HBKN Nataru yang perlu diantisipasi, kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama,” tambah Joko memperingatkan.

Merespons potensi pemburukan daya beli masyarakat, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Utara bersinergi dengan Bank Indonesia dan Satgas Pangan Polda Sulut bergerak cepat. Instrumen jangka pendek berupa Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) diaktifkan untuk menutup kesenjangan pasokan (supply gap).

Pada Senin malam (14/09/2026), sebanyak 2,4 ton cabai rawit merah varietas Patalan dari Probolinggo, Jawa Timur, mendarat di Bandara Sam Ratulangi.

Probolinggo dipilih secara strategis setelah melalui kalkulasi matang mengenai harga dasar, ketersediaan pasokan, karakteristik cabai yang cocok dengan lidah lokal, hingga efisiensi ongkos angkut.

Melalui skema subsidi ongkos angkut ini, mata rantai distribusi dipotong secara agresif. Pada Selasa pagi (15/09/2026), pasokan segar ini langsung diguyur ke pasar-pasar utama, termasuk Pasar Karombasan, dengan harga eceran maksimal Rp57.000 per kilogram, jauh di bawah harga pasar yang sempat menyentuh Rp145.000.

Harga Pasar Eceran Tertinggi (Pasokan Gorontalo/Lokal)
Rp90.000 – Rp145.000 / kg [13/09/2026]
Harga Acuan Penjualan (HAP) Program FDP TPID
Rp57.000 / kg [15/09/2026]
Realisasi Volume Intervensi Awal
2,4 Ton (Asal Probolinggo) [14/09/2026]
Andil Rica Terhadap Inflasi Bulanan (Agustus 2026)
0,33% (mtm) [15/09/2026]

Kehadiran rica murah bersubsidi ini langsung diserbu masyarakat. Yesi Pandelaki seorang warga Kleak yang sehari-harinya berjualan makanan di kantor Gubernur Sulut, langsung memborong 5 kg rica. “Lumayan, bisa hemat pengeluaran. Rica ini akan dibersihkan dan dimasukkan di lemari pendingin untuk stok 2-3 minggu ke depan,” ujarnya semringah (15/09/2026).

Langkah ini diambil Seflin sebagai strategi mitigasi mandiri menghadapi ketidakpastian harga di masa depan.

Harapan senada disampaikan oleh Elsie Roti, pedagang makanan di Jalan 14 Februari, Teling.

“Kami harap pemerintah terus lakukan kegiatan seperti ini untuk menjaga kestabilan harga pangan kami,” tukasnya (15/09/2026).

Namun, operasi pasar skala besar ini rawan menjadi sasaran empuk para spekulan yang ingin mencari keuntungan instan.

Mengantisipasi hal tersebut, Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Rachel Rotinsulu, turun langsung memimpin pengawasan di lapangan.

“Kami pastikan cabai rawit ini tidak diborong oleh segelintir orang untuk ditimbun dan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Karena itu kami imbau masyarakat membeli sesuai kebutuhan wajar agar komoditas murah ini bisa menjangkau lebih banyak warga masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegas Rachel (15/09/2026).

Guna memastikan intervensi triliunan rupiah dari ruang fiskal daerah ini berjalan efektif dan tepat sasaran, Satgas Pangan Polda Sulut mengerahkan personelnya untuk melakukan pengawasan melekat di tingkat eceran. Pergerakan harga dipantau dari jam ke jam guna menutup ruang gerak bagi para spekulan.

Perwakilan Satgas Pangan Polda Sulut menegaskan komitmennya untuk mengawal rantai pasok ini.

Mereka melakukan pemantauan harga dan jalur penyaluran secara ketat mulai dari logistik bandara hingga meja pedagang eceran.

Langkah ini krusial untuk mencegah terjadinya kenaikan harga yang tidak wajar di tingkat eceran. Jika ditemukan ada pihak yang mencoba menimbun atau mempermainkan harga cabai subsidi ini, kami tidak akan segan-segan mengambil tindakan hukum yang tegas demi melindungi daya beli masyarakat.

Secara makro, intervensi FDP ini bukanlah solusi permanen. Joko Supratikto menegaskan bahwa langkah ini murni sebagai penyangga (buffer) stabilitas harga jangka pendek akibat gangguan cuaca ekstrem, bukan untuk menggantikan posisi petani lokal Sulut.

Untuk jangka menengah dan panjang, TPID Sulut tengah merancang penguatan produksi domestik, mitigasi dampak El Niño, serta penyusunan kalender tanam yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim global.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Utara, Jemmy Ringkuangan, menambahkan bahwa langkah taktis ini adalah wujud nyata kehadiran negara ketika mekanisme pasar sedang mengalami kegagalan (market failure).

“Ini upaya nyata sinergitas dan kolaborasi TPID Sulut dan Bank Indonesia Sulut dalam menekan angka inflasi. Kolaborasi ini diharapkan tidak berhenti pada intervensi jangka pendek, melainkan berlanjut pada penguatan produksi lokal dan ketahanan pangan daerah,” urai Jemmy Selasa (15/09/2026).

Tantangan ke depan dipastikan tidak mudah. Berdasarkan proyeksi BMKG, musim kemarau diprediksi akan berlangsung hingga awal tahun depan, bertepatan dengan momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, di mana kurva permintaan masyarakat terhadap cabai dipastikan akan melonjak drastis.

“Kebutuhan cabai menjelang Natal pasti meningkat tajam. Jadi, salah satu solusi jangka pendek yang konkrit adalah kembali mendatangkan pasokan dari luar seperti saat ini sembari kita membenahi sektor hulunya,” pungkas Jemmy Ringkuangan optimis.

Lewat sinergi lintas sektoral ini, pemerintah daerah bertekad memastikan bahwa dapur para pelaku UMKM seperti Yesi Pandelaki tetap dapat mengepul, menjaga agar pertumbuhan ekonomi daerah tidak layu oleh pedasnya inflasi cabai rawit.

Tinggalkan Balasan