Boroko – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) mencatatkan capaian luar biasa dalam transformasi pembayaran publik.
Hingga Semester I 2026, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Boltara melonjak ke angka 95 persen, secara resmi telah berada pada tahap digital, bukti nyata komitmen daerah dalam mempercepat modernisasi layanan keuangan dan tata kelola yang lebih transparan.
Pencapaian sekaligus langkah ke depan tersebut menjadi sorotan utama dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan serta Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Boltara bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, yang berlangsung di Boroko, 8 September 2026.
Bupati Boltara Sirajudin Lasena menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan strategis untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kemudahan pelayanan publik.
“Kami berkomitmen penuh terus meningkatkan transaksi nontunai, terutama dalam penerimaan asli daerah seperti pajak dan retribusi. Perubahan ini demi pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Sirajudin.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Purwanto, mengapresiasi kemajuan pesat tersebut. Dalam paparannya, ia menegaskan capaian Indeks ETPD Boltara Semester I 2026 telah menyentuh 95 persen dan secara resmi berada pada tahap digital — pencapaian yang patut diapresiasi sekaligus menjadi landasan untuk melangkah lebih jauh.
“Namun, masih ada ruang untuk tumbuh lebih besar. Boltara terus didorong meningkatkan proporsi realisasi penerimaan melalui beragam kanal pembayaran nontunai yang semakin beragam,” ungkap Purwanto.
Sebagai langkah konkret memperluas adopsi pembayaran digital, Pemkab Boltara resmi meluncurkan QRIS untuk pembayaran retribusi pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di enam Puskesmas, yaitu: Buko, Tuntung, Bolangitang, Sangkub, Sangtombolang, dan Ollot.
Kini masyarakat dapat membayar pelayanan kesehatan dengan lebih praktis, aman, dan tanpa biaya tambahan. Langkah ini sekaligus mempertegas bahwa digitalisasi bukan hanya untuk kantor pemerintahan, melainkan telah menyentuh pelayanan dasar langsung ke masyarakat.
Selain QRIS, tersedia pula beragam kanal pembayaran digital lainnya — mulai dari Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking — serta kanal nondigital seperti ATM, EDC, dan UE Reader, dengan tetap mempertahankan pelayanan konvensional melalui Agen Bank dan Teller untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.
Kegiatan tersebut juga diisi dengan pemberian apresiasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang melakukan pembayaran secara digital dengan nominal tertinggi. Penghargaan ini bukan sekadar pengakuan, melainkan sinyal bahwa kepatuhan dan kemajuan berjalan beriringan.
HLM ini menjadi bukti kuatnya kolaborasi antara Pemkab Boltara, Bank Indonesia, OJK, BPS, dan seluruh pemangku kepentingan.
Digitalisasi transaksi pemerintah daerah bukan sekadar perubahan alat pembayaran, melainkan fondasi untuk mempercepat perputaran uang, meningkatkan efisiensi belanja, mengurangi kebocoran, dan pada akhirnya mengerek daya beli serta pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
