Hal itu sebagaimana dikatakan Kepala Dinas Kesehatan dr Sandra Rotty baru-baru ini.
Menurut Sandra, untuk tahun anggaran 2014, pihaknya telah mendaftarkan 25 Ribu warga dalam Badan Penjamin Jaminan Sosial (BPJS) yang dibayarkan secara berkala pada APBD Induk dan APBD Perubahan.
“Tapi untuk jumlah 50 Ribu pada tahun 2015 nanti, BPJS meminta supaya dibayarkan langsung dan tidak sebagaimana telah dibayarkan pada 2014,” ujarnya.
Diijelaskan pihaknya berupaya pada tahun depan, untuk jaminan ini dapat dimanfaatkan secara benar oleh warga penerima bantuan.
“Kami terus berupaya, agar semua kalangan masyarakat bisa, selain 25 Ribu warga penerima jaminan kesehatan yang dibebankan pada APBD Minut, juga dibiayai dari APBN sebanyak 76 Ribu warga yang sudah masuk dalam jaminan kesehatan.
“Untuk mekanisme klaim biaya tersebut, warga penerima JKN ini hanya dilayani oleh pihak puskesmas kalau hanya sakit yang sebagaimana dikategorikan sebanyak 144 penyakit yang tidak perlu di rujuk ke Rumah Sakit,” tandasnya.(eca gops)
